Rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa dinilai menunjukkan rapuhnya sistem mitigasi bencana di tingkat daerah. Meski ancaman puncak musim hujan telah diprediksi, kejadian seperti korban jiwa di Bekasi, ratusan warga terisolasi di Ponorogo, hingga ribuan pengungsi di Karawang disebut mencerminkan respons yang masih cenderung reaktif dan belum menyentuh pembenahan tata ruang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menilai banjir yang menimbulkan korban jiwa di Bekasi merupakan indikator kegagalan mitigasi struktural dan tata kelola lingkungan. Ia juga menyoroti banjir besar di Kabupaten Karawang yang merendam 27 desa di 12 kecamatan akibat meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet.
Menurut BNPB, banjir di Karawang berdampak pada pengungsian 13.000 warga, termasuk ratusan bayi dan balita. Tinggi muka air yang mencapai 200 sentimeter disebut sebagai bukti bahwa daya tampung lingkungan telah berada pada kondisi yang sangat kritis.
“Banjir Karawang ini bukan lagi sekadar tamu tahunan. Ketika 2.413 jiwa terpaksa mengungsi karena air mencapai dua meter, kita harus berani mengevaluasi secara ekstrem bagaimana hulu sungai kita dikelola,” kata Abdul Muhari, Selasa (20/1/2026).
Ia menekankan, kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan evakuasi dan logistik ketika bencana terjadi, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah memastikan ruang hidup warga tidak terus menjadi wilayah langganan banjir.
Kritik serupa disampaikan terkait peristiwa banjir di Kota Bekasi. Meski banjir telah surut, tewasnya seorang warga akibat terseret arus dinilai menjadi catatan serius bagi aspek keselamatan infrastruktur perkotaan saat cuaca ekstrem. Abdul Muhari menyebut kehilangan satu nyawa merupakan kerugian besar yang seharusnya bisa ditekan melalui deteksi dini yang lebih agresif hingga tingkat akar rumput.
BNPB juga menilai isolasi sekitar 500 warga di Kecamatan Sawoo, Ponorogo, yang terjadi akibat jembatan putus, dipicu oleh rapuhnya infrastruktur konektivitas di zona rawan longsor. Abdul Muhari menilai kondisi itu menunjukkan lemahnya audit kelayakan infrastruktur di wilayah dengan tanah labil.
“Longsor bahu jembatan yang memutus akses ratusan orang membuktikan bahwa audit kelayakan infrastruktur di wilayah dengan tanah labil masih sangat lemah. Kita tidak bisa membiarkan warga terisolasi tiap kali hujan deras turun lebih dari 2 jam,” ujarnya.
Di Jepara, luapan Sungai Jeratus Soluna yang merendam permukiman di beberapa kecamatan disebut memperpanjang daftar persoalan terkait normalisasi sungai dan fungsi drainase primer. Menutup pernyataannya, Abdul Muhari mendesak pemerintah daerah agar tidak lagi mengandalkan pendekatan reaktif dalam penanganan bencana.
BNPB menginstruksikan pimpinan daerah di zona merah untuk tidak hanya mengandalkan dapur umum, tetapi mulai memetakan risiko bencana berbasis data terbaru guna merombak kebijakan tata ruang yang mengutamakan keselamatan. “Puncak musim hujan adalah ujian nyata bagi kapasitas kepemimpinan di daerah. Masyarakat harus dibekali sistem peringatan dini yang tidak hanya bersifat informasi, tapi instruksi evakuasi yang jelas,” kata Abdul Muhari.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga tidak akan maksimal tanpa ketegasan pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur mitigasi.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyimpulkan cuaca selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) masih dalam status terkendali. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan kondisi atmosfer pada periode tersebut tidak sampai menghambat aktivitas publik secara signifikan, meski berlangsung di tengah puncak musim hujan.
“Ini patut kita syukuri karena bertepatan dengan puncak musim hujan,” ujar Teuku Faisal dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
BMKG menyebut langkah pencegahan juga dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai titik rawan untuk meminimalkan intensitas hujan dan mencegah bencana hidrometeorologi. Teuku Faisal menegaskan cuaca ekstrem dapat dimitigasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sembari BMKG terus memantau kondisi atmosfer serta menyampaikan informasi dan peringatan dini.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan personel dan pemanfaatan infrastruktur pendukung di tiap posko transportasi. Berdasarkan evaluasi, peran BMKG dalam Posko Nataru dinilai berhasil mendukung keamanan perjalanan masyarakat.
Ke depan, BMKG menyatakan akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait, termasuk penguatan teknologi digital untuk mengawasi pergerakan cuaca ekstrem. BMKG juga meminta dukungan Komisi V DPR guna mempersiapkan Posko Angkutan Lebaran 2026, terutama untuk mengantisipasi potensi cuaca buruk selama musim hujan demi menjaga keselamatan mobilitas nasional.
BMKG turut mengingatkan kewaspadaan tinggi seiring puncak musim hujan yang berpotensi memicu hujan lebat dan angin kencang, serta meningkatkan ancaman banjir dan longsor di wilayah rawan. Dalam situasi ini, pemerintah daerah dituntut tidak hanya memantau, tetapi memastikan kesiapsiagaan sistemik di zona Siaga dan Awas agar risiko bencana tidak terus berulang dan menjadi tragedi rutin bagi masyarakat.
