Rencana Menteri Pendidikan Jerman Karin Prien untuk merombak program pemerintah “Demokratie leben!” memicu protes luas dari organisasi masyarakat sipil. Sebanyak 143 organisasi dan inisiatif menandatangani surat yang menegaskan program tersebut tidak boleh menjadi alat politik partisan, melainkan pilar penting bagi demokrasi yang tangguh.
Para penandatangan surat menyatakan khawatir reformasi akan menghambat upaya pencegahan berkembangnya ekstremisme sayap kanan. Kekhawatiran itu mengemuka karena banyak organisasi dan proyek yang selama ini bergantung pada skema pendanaan program tersebut menilai perubahan mendadak dapat mengganggu keberlanjutan kerja mereka.
“Demokratie leben!” telah berjalan sejak 2014 dan saat ini memiliki anggaran 191 juta euro untuk menangkal ekstremisme kanan. Heiko Klare dari Asosiasi Nasional Konsultasi Mobile (Bundesverband Mobile Beratung) menyebut rencana pemerintah sebagai “pukulan telak” bagi banyak pelaksana kerja-kerja demokrasi. Jaringan yang ia wakili didirikan pada awal 1990-an, ketika kekerasan ekstremis sayap kanan meningkat di Jerman.
Sejumlah laporan media menyebutkan konsekuensi reformasi berpotensi besar. Media Welt memberitakan sekitar dua ratus proyek kemungkinan akan dihentikan pendanaannya, sementara die Zeit melaporkan infrastruktur yang menopang kerja melawan ekstremisme juga berisiko dipangkas.
Program “Demokratie leben!” pada awalnya merupakan respons pemerintah Jerman terhadap rangkaian pembunuhan oleh kelompok teroris Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) pada 2000–2007. Dalam rangkaian kasus tersebut, sembilan pria berlatar belakang migran serta seorang polisi perempuan tewas.
Klare memperingatkan bahwa restrukturisasi yang dilakukan secara mendadak dapat menghilangkan jaringan, keahlian, dan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, terutama untuk pencegahan ekstremisme kanan dalam jangka panjang.
Prien menolak tudingan yang diarahkan kepadanya. Dalam wawancara dengan media taz, ia mengatakan muncul kesan program tersebut lebih berorientasi pada lingkungan kiri-liberal. Ia juga menyampaikan keinginannya menjangkau “kelompok mayoritas yang diam” yang dinilai berpotensi menjauh dari demokrasi. Menurutnya, ada sesuatu yang “mulai retak” dan belum menjadi fokus program.
Namun, Prien tidak merinci proyek mana yang ia anggap terlalu condong ke kiri ataupun sejauh apa perubahan yang akan diterapkan. Dalam debat di Bundestag, ia menyampaikan penjelasan secara umum: jika suatu langkah tidak menghasilkan dampak yang diinginkan, pemerintah akan mengambil konsekuensi dan mengembangkan pendekatan baru yang lebih tepat sasaran.
Salah satu gagasan yang disampaikan Prien adalah memperbesar keterlibatan sekolah, klub olahraga, dan pemadam kebakaran. Ia menekankan perlunya berbicara dengan masyarakat di tempat mereka menjalani kehidupan sehari-hari.
Direktur Jaringan Neue Deutsche Organisationen (ndo), Fatma Celik, menilai positif jika sekolah, taman kanak-kanak, dan lembaga publik lain lebih dilibatkan dalam penguatan demokrasi. Ia juga menyebut pentingnya pengangkatan isu seperti ujaran kebencian di dunia maya, disinformasi, dan antisemitisme.
Meski demikian, Celik memperingatkan reformasi akan menjadi masalah jika justru melemahkan infrastruktur masyarakat sipil yang sudah mapan—termasuk jaringan yang ia pimpin. Menurutnya, “Demokratie leben!” sebelumnya dirancang untuk jangka panjang sehingga organisasi dapat merencanakan program berdasarkan efektivitas.
Ia menggambarkan ketidakpastian yang kini dirasakan sejumlah penerima pendanaan: kontrak kerja sementara tidak dapat diperpanjang, tenaga ahli mulai mencari arah baru, pengetahuan berisiko hilang, dan kerja sama dapat terhambat. Di tengah perdebatan soal arah reformasi, masa depan banyak program yang selama ini menopang kerja pencegahan ekstremisme di Jerman pun dinilai berada dalam situasi yang tidak pasti.
