Rencana pemerintah Jerman untuk merombak program pendanaan “Demokratie leben!” memicu protes dari organisasi masyarakat sipil dan memunculkan kekhawatiran akan melemahnya upaya pencegahan ekstremisme sayap kanan. Sebanyak 143 organisasi dan inisiatif menandatangani surat kepada Menteri Pendidikan Jerman Karin Prien, menegaskan bahwa program tersebut tidak boleh menjadi alat politik partisan dan harus tetap menjadi pilar bagi demokrasi yang tangguh.
Dalam surat itu, para penandatangan menyampaikan kecemasan bahwa reformasi dapat menghambat kerja-kerja pencegahan ekstremisme kanan yang selama ini ditopang program tersebut. “Demokratie leben!” telah berjalan sejak 2014 dan saat ini memiliki anggaran 191 juta euro untuk menangkal ekstremisme sayap kanan.
Sejumlah organisasi menilai rencana perubahan berisiko mengganggu kelangsungan proyek yang sudah berjalan. Heiko Klare dari Asosiasi Nasional Konsultasi Mobile (Bundesverband Mobile Beratung) menyebut rencana pemerintah sebagai “pukulan telak” bagi banyak pelaksana kerja demokrasi. Ia mengingatkan, restrukturisasi mendadak dikhawatirkan menghilangkan jaringan, keahlian, serta kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun—terutama untuk pencegahan ekstremisme kanan dalam jangka panjang. Pemberitaan media di Jerman juga menyebut kemungkinan penghentian pendanaan terhadap ratusan proyek serta pemangkasan infrastruktur yang selama ini menopang kerja melawan ekstremisme.
Program “Demokratie leben!” pada awalnya dibentuk sebagai respons pemerintah Jerman terhadap rangkaian pembunuhan oleh kelompok teroris Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) pada 2000–2007. Dalam rangkaian kasus tersebut, sembilan pria berlatar belakang migran dan seorang polisi perempuan tewas.
Menteri Pendidikan Karin Prien menolak tudingan bahwa reformasi akan melemahkan pencegahan ekstremisme kanan. Dalam wawancara, ia menjelaskan alasan perubahan dengan menyebut adanya kesan program tersebut lebih berorientasi pada lingkungan kiri-liberal. Prien mengatakan ingin menjangkau “kelompok mayoritas yang diam” yang dinilainya mulai berpotensi menjauh dari demokrasi. Menurutnya, ada sesuatu yang “mulai retak” dan belum menjadi fokus program selama ini.
Namun, Prien tidak merinci proyek mana yang ia anggap terlalu condong ke kiri maupun sejauh apa perubahan yang akan dilakukan. Dalam perdebatan di Bundestag, ia menyampaikan secara umum bahwa pemerintah akan mengambil konsekuensi bila suatu langkah tidak menghasilkan dampak yang diinginkan, dan akan mengembangkan pendekatan baru yang lebih tepat sasaran.
Salah satu arah yang dipertimbangkan adalah memperluas keterlibatan sekolah, klub olahraga, dan pemadam kebakaran. Prien menekankan pentingnya berbicara dengan masyarakat di ruang-ruang kehidupan sehari-hari.
Gagasan pelibatan lebih besar lembaga publik dinilai positif oleh Direktur jaringan Neue Deutsche Organisationen (ndo), Fatma Celik. Ia menyatakan dukungan jika sekolah, taman kanak-kanak, dan lembaga publik lainnya lebih dilibatkan dalam penguatan demokrasi. Celik juga menilai penting pengangkatan isu seperti ujaran kebencian di dunia maya, disinformasi, dan antisemitisme.
Meski demikian, Celik memperingatkan risiko bila penataan ulang justru melemahkan infrastruktur masyarakat sipil yang sudah mapan. Ia menyoroti bahwa program sebelumnya dirancang untuk jangka panjang, sehingga organisasi menyusun rencana kerja berdasarkan efektivitas. Ketidakpastian saat ini, menurutnya, membuat kontrak kerja sementara tidak dapat diperpanjang, tenaga ahli mencari arah baru, pengetahuan hilang, dan kerja sama terhambat.
Celik menambahkan, organisasi kecil seperti jaringannya sering tidak memiliki cadangan dana untuk melewati masa transisi. Karena itu, perubahan mendadak dapat berdampak lebih berat dan bahkan mengancam keberlangsungan mereka dibanding lembaga besar.
Di tengah kritik, Prien menyarankan organisasi dan inisiatif untuk kembali mengajukan proposal pendanaan. Dalam pernyataannya di Bundestag, ia mengundang semua pihak yang merasa sejalan dengan tujuan program untuk mengajukan permohonan kembali. Ia juga menegaskan memandang ekstremisme sayap kanan sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi Jerman, namun menyebut perlunya tetap memperhatikan peningkatan antisemitisme, serta ekstremisme sayap kiri dan kebencian terhadap kelompok tertentu.
Perselisihan terkait reformasi ini juga memiliki latar belakang politik yang lebih luas. Anggota parlemen dari Partai Kiri, Clara Bünger, menyebut penataan ulang program sebagai skandal dan menuduh Prien memberi label “kiri” pada nilai-nilai dasar demokrasi. Ia menyatakan proyek-proyek yang selama ini didanai terbukti efektif dan karena itu menjadi sasaran kritik, tidak hanya dari AfD tetapi juga semakin dari kubu konservatif CDU-CSU.
Bünger merujuk pada pertanyaan parlementer dari CDU-CSU pada Februari 2025 yang meminta pemerintah saat itu di bawah Kanselir Olaf Scholz menjelaskan organisasi nonpemerintah mana saja yang menerima dana dari program “Demokratie leben!”. Permintaan ini muncul setelah gelombang protes massal di berbagai kota di Jerman, menyusul dorongan kebijakan migrasi yang lebih ketat oleh kubu konservatif di Bundestag bersama sebagian pihak dari AfD.
Di tengah ketidakpastian, Fatma Celik menyatakan harapannya agar proyek-proyeknya tetap dapat memperoleh manfaat dari program “Demokratie leben!” di masa depan. Ia menyebut upaya melalui aliansi solidaritas, intervensi publik, dan dialog politik sebagai peluang untuk perbaikan.
