SOLO — Relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Maret Samuel Sueken menyebut dinamika politik dan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) belakangan semakin ramai diperbincangkan. Hal itu ia sampaikan usai bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo.
Menurut Maret, dalam pertemuan tersebut Jokowi sempat menanyakan kondisi Kaltim yang dinilai terus diwarnai perdebatan politik. “Bagaimana itu Kaltim, kok ribut-ribut terus?” kata Maret menirukan pertanyaan Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).
Maret menilai situasi itu menunjukkan bahwa perkembangan politik di Kaltim menjadi perhatian banyak pihak, terutama terkait kritik, opini, dan polemik mengenai kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Ia berpandangan persoalan utama yang muncul saat ini bukan sepenuhnya terletak pada program pemerintah daerah. Menurutnya, aspek yang masih lemah adalah komunikasi publik dalam menjelaskan tujuan kebijakan, data faktual, serta maksud program-program yang dijalankan.
Akibat kurangnya komunikasi tersebut, kata Maret, sejumlah kebijakan yang sebenarnya memiliki tujuan baik dapat dipahami berbeda oleh masyarakat karena lebih dulu dipenuhi narasi negatif dan kepentingan politik.
Ia mencontohkan polemik rumah dinas gubernur dan pendopo yang sempat ramai diperbincangkan. Menurutnya, jika dilihat secara objektif, renovasi dan pengembalian fungsi rumah dinas memiliki tujuan jangka panjang. “Substansinya sebenarnya untuk menghentikan pemborosan anggaran, mengembalikan fungsi aset daerah, sekaligus menyiapkan fasilitas resmi pemerintahan bagi pemimpin Kaltim ke depan,” ujarnya.
Maret juga menilai kepala daerah perlu lebih aktif turun ke masyarakat melalui dialog dan komunikasi terbuka. Ia berpendapat pendekatan tersebut penting agar kebijakan dapat dipahami secara sederhana dan tidak mudah dipelintir menjadi propaganda politik.
Ia menambahkan, Jokowi juga menyampaikan pandangannya bahwa pemimpin muda umumnya memiliki banyak gagasan dan terobosan. Namun, menurut Maret, Jokowi menekankan keberhasilan kepemimpinan tetap ditentukan oleh kemampuan komunikasi publik dan cara menjelaskan kebijakan kepada rakyat.
Maret menyebut masyarakat Kaltim pada dasarnya tidak anti terhadap pembangunan. Menurutnya, warga hanya ingin dilibatkan, didengar, dan memperoleh penjelasan terbuka terkait arah kebijakan pemerintah.
Ia menilai ruang publik belakangan dipenuhi narasi negatif yang terus diulang hingga membentuk persepsi seolah seluruh program pemerintah provinsi mengalami kegagalan. Padahal, kata dia, sejumlah program pembangunan dinilai sudah mulai berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat, mulai dari persiapan menghadapi Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan infrastruktur, pertumbuhan investasi, hingga program sosial dan pendidikan.
Meski demikian, Maret menegaskan kritik tetap diperlukan dalam demokrasi. Ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang utuh. “Jangan sampai karena persaingan politik menuju 2029, seluruh kerja nyata pemerintah hari ini dihapus begitu saja dari ingatan publik,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat lebih kritis menyikapi informasi dan tidak mudah terjebak dalam perang opini maupun propaganda politik. Menurutnya, Kaltim membutuhkan stabilitas pembangunan, persatuan masyarakat, serta kritik yang membangun agar daerah ini siap menjadi beranda utama Ibu Kota Nusantara. “Kalau ada yang salah mari dikritik, kalau ada kekurangan mari diperbaiki. Tapi kalau ada keberhasilan, juga harus diakui secara jujur,” tutupnya.
