JAKARTA — Raja Charles III kembali menjadi perhatian publik terkait pengelolaan kekayaan pribadinya yang berasal dari aset bersejarah Lancaster. Informasi mengenai tagihan pajak pribadi Raja Charles dijadwalkan dirilis pada Kamis (25/6/2026), menjadikannya penguasa pertama dalam sejarah Inggris yang membuka data tersebut kepada publik.
Kekayaan Lancaster merupakan portofolio besar yang mencakup tanah, properti, dan investasi. Dari aset ini, pendapatan tahunan tercatat mencapai 26,8 juta poundsterling atau sekitar Rp 630,6 miliar sepanjang periode 2024–2025. Pendapatan tersebut berada di luar dana tahunan Sovereign Grant yang disalurkan Departemen Keuangan Inggris untuk mendukung operasional tugas resmi kerajaan.
Dalam ketentuan hukum Inggris, raja dan ratu sebenarnya tidak memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan, pajak keuntungan modal, maupun pajak warisan. Namun, praktik pembayaran pajak penghasilan dan pajak keuntungan modal secara sukarela telah dimulai oleh mendiang Ratu Elizabeth II sejak 1993. Tradisi tersebut kemudian diteruskan oleh Raja Charles, yang sebelumnya juga rutin mengungkap beban pajaknya saat masih bergelar Pangeran Wales, sebelum naik takhta pada 2022.
Langkah keterbukaan yang lebih luas ini muncul di tengah sorotan publik terhadap Britania Raya setelah skandal yang melibatkan adik Raja Charles, Pangeran Andrew. Pangeran Andrew diketahui menjalin relasi dengan pelaku kejahatan seksual asal Amerika Serikat, Jeffrey Epstein.
Temuan auditor pemerintah pada bulan sebelumnya turut memperburuk pandangan publik. Dalam temuan itu, Pangeran Andrew disebut menarik keuntungan dari sewa pondok-pondok, sementara ia sendiri hanya membayar “sewa simbolis” untuk menempati sebuah rumah mewah selama lebih dari dua dekade.
Juru bicara Istana Buckingham menyatakan keputusan untuk membuka informasi tersebut diambil atas kehendak langsung Raja Charles. “Keputusan untuk melakukan hal tersebut sebagai Raja/Raja telah diambil atas keinginan langsung Raja sendiri, sebagai bagian dari adaptasi yang dilakukan sejak naik takhta,” kata juru bicara Istana Buckingham, Minggu (21/6/2026).
Istana juga menegaskan tujuan kebijakan ini adalah memperjelas aspek keuangan kerajaan. “Tujuan kami adalah untuk menjelaskan semua elemen keuangan kerajaan dengan cara yang semakin meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas, sekaligus menempatkannya dalam konteks historis dan konstitusionalnya,” ujar juru bicara tersebut.
