Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti sejumlah isu strategis nasional saat dalam perjalanan pendakian menuju kawasan Gunung Lawu, Minggu (21/6/2026). Ia menegaskan komitmen MAKI Jatim untuk mengawal kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program-program negara.
Mengawali pernyataannya dengan seruan “Merdeka, merdeka, merdeka!”, Heru menekankan pentingnya semangat kebangsaan sebagai landasan menjaga stabilitas negara di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik.
Dalam pernyataannya, MAKI Jatim menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Heru menilai program tersebut tidak semestinya dihentikan hanya karena persoalan teknis atau dugaan penyimpangan oleh oknum pelaksana di lapangan.
“Program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai hanya karena ada persoalan teknis atau dugaan penyimpangan, yang dikorbankan justru programnya. Yang harus ditindak adalah oknum yang melakukan pelanggaran,” kata Heru.
MAKI Jatim menyatakan penegakan hukum perlu diarahkan kepada individu atau pihak yang terbukti menyimpang, sementara program yang dinilai bermanfaat luas tetap dijalankan dan disempurnakan.
Untuk memperkuat pengawasan publik, MAKI Jatim mendorong penerapan transparansi terbuka pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bentuk transparansi yang diusulkan berupa bagan alur atau flowchart distribusi bahan pangan yang dapat diakses masyarakat.
Melalui skema itu, masyarakat diharapkan dapat mengetahui proses distribusi dari petani, peternak, distributor, hingga dapur pelaksana Program MBG. Menurut Heru, keterbukaan rantai pasok akan memudahkan pengawasan bersama dan meminimalkan potensi penyimpangan. “Kalau seluruh alur distribusi terbuka dan mudah dipahami masyarakat, maka publik dapat ikut mengawasi. Transparansi adalah langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” ujarnya.
Selain MBG, MAKI Jatim juga menyinggung isu harga bahan bakar minyak (BBM). Heru meminta masyarakat memahami perbedaan BBM bersubsidi dan non-subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai kebijakan pemerintah. Ia menyebut penyesuaian harga hanya berlaku pada BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, sedangkan BBM bersubsidi seperti Pertalite disebut tetap dipertahankan.
Di bidang ekonomi, MAKI Jatim menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang disebut bertujuan memperkuat stabilitas nasional, termasuk penguatan nilai tukar rupiah serta penerapan sistem ekspor satu pintu yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas tata kelola perdagangan nasional.
MAKI Jatim juga menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih. Organisasi ini menilai kebijakan baru lazim menghadapi tantangan dalam tahap implementasi, sehingga yang diperlukan adalah evaluasi dan perbaikan sistem, bukan penghentian program. “Jika ada kekurangan, maka yang harus diperbaiki adalah sistem pelaksanaannya. Program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa harus terus berjalan dengan penyempurnaan yang berkelanjutan,” kata Heru.
Untuk mendorong partisipasi publik, MAKI Jatim mengajak berbagai elemen masyarakat—mulai dari mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha—untuk terlibat dalam forum diskusi terbuka mengenai kebijakan strategis nasional. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang objektif dan konstruktif agar evaluasi kebijakan berangkat dari data, fakta, dan kepentingan masyarakat.
“Kami menginginkan ruang dialog yang sehat, bukan sekadar pro dan kontra. Semua pihak harus dapat memberikan masukan secara objektif demi perbaikan bersama,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, MAKI Jawa Timur menegaskan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sembari menegaskan fungsi kontrol sosial tetap dijalankan untuk mencegah penyimpangan yang merugikan masyarakat. “Negara harus kita jaga bersama. Pemerintah kita dukung dalam menjalankan program-programnya, tetapi setiap oknum yang melakukan penyimpangan harus ditindak tegas tanpa kompromi. Itulah komitmen MAKI Jawa Timur dalam mengawal kepentingan masyarakat,” pungkas Heru.
