Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW-MOI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong transparansi penggunaan anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Ketua DPD PW-MOI Inhil, Fitra Andriyan, menyatakan keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran merupakan hak masyarakat. Ia menekankan seluruh anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari keuangan negara yang berasal dari pajak rakyat.
Menurut Fitra, sebagai organisasi pers, PW-MOI memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi sekaligus menyampaikan informasi yang jelas kepada publik mengenai pengelolaan anggaran daerah.
“Sebagai lembaga pers, kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran di setiap OPD. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Bupati Inhil, Herman, yang menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Fitra Andriyan, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil tahun anggaran 2026 masih berada dalam tahap verifikasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, pengawasan sejak awal dinilai tetap diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Fitra juga menilai pengawasan dini penting untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah.
“Kita masih menunggu proses verifikasi APBD selesai. Setelah divalidasi dan disahkan menjadi perda, kami berharap pemerintah daerah segera membuka secara transparan nominal anggaran di setiap dinas,” katanya.
Ia menambahkan, transparansi anggaran tidak hanya menjadi sarana kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.
“Transparansi anggaran sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Jika hal ini tidak dilakukan secara terbuka, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa semakin menurun,” ungkapnya.
Karena itu, PW-MOI Inhil berharap seluruh perangkat daerah memandang persoalan ini secara serius dan menjadikannya bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih serta profesional.
