Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar townhall meeting bertema “Berdaya dan Bersuara: Peran Perempuan dan Orang Muda dalam Ruang Politik” pada Rabu (04/06) di Auditorium Mochtar Riady, FISIP UI.
Direktur PUSKAPOL UI Hurriyah mengatakan diskusi ini dibuka sebagai ruang refleksi dan dialog kritis mengenai cara perempuan dan orang muda memperkuat posisi mereka di ranah politik, baik formal maupun informal. Ia menyebut agenda tersebut juga bertujuan memaknai politik yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia, khususnya bagi perempuan dan generasi muda, sekaligus mengidentifikasi peluang strategis serta momentum sosial-politik untuk mendorong politik yang lebih setara dan berkeadilan sosial.
Dalam diskusi itu, salah satu fenomena yang disorot adalah menguatnya politik kekerabatan atau dinasti politik pada Pemilu 2024. Disebutkan terdapat sejumlah anggota DPR RI terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik. Fenomena ini dinilai berdampak serius terhadap kualitas demokrasi, termasuk dalam hal keterwakilan perempuan.
Peserta diskusi juga menyinggung tingginya biaya politik sebagai penghambat utama terwujudnya politik yang lebih inklusif. Dalam sistem proporsional daftar terbuka yang berfokus pada kandidat, partai politik cenderung memilih calon dengan modal sosial dan ekonomi kuat—dua hal yang secara struktural lebih sulit diakses oleh perempuan dan generasi muda.
Wardani menyoroti kontribusi perempuan dalam kerja-kerja partai yang kerap tidak diakui setara. “Perempuan banyak berkontribusi dalam kerja-kerja logistik partai, tapi tidak mendapat ruang representasi yang setara. Ini disebut silent labor, kerja politik yang dilakukan, tapi tidak dianggap sebagai kerja politik,” ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia tengah mengalami bonus demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, termasuk Gen Y dan Gen Z. Kondisi ini dinilai semestinya menjadi peluang untuk regenerasi politik, sementara panggung politik masih banyak didominasi politisi senior.
Minimnya representasi generasi muda disebut mengindikasikan kuatnya hambatan struktural dan kultural terhadap partisipasi mereka, mulai dari stereotip ketidakmampuan, terbatasnya akses pendidikan politik, hingga eksklusi dari proses pengambilan keputusan.
Wardani menambahkan, meski anak muda tertarik pada isu politik dan aktif di media sosial, banyak yang enggan bergabung ke partai politik. Ia menilai hal itu dipengaruhi ketiadaan jalur regenerasi yang jelas, tidak adanya sistem insentif, serta budaya politik yang elitis dan tertutup. Ia juga menyinggung kebijakan afirmatif seperti kuota 30% yang dinilai stagnan dan kerap berhenti sebagai simbol, bukan strategi perubahan. Menurutnya, bias kelas dan gender menguat seiring dominasi elite ekonomi dan politik, sementara regenerasi tersendat karena anak muda tidak memperoleh ruang belajar dan berproses.
Ketua Tumbuh Institute Rocky Gerung dalam diskusi tersebut menyebut eksklusi perempuan dari ruang publik dan politik sebagai “utang peradaban”. Ia menilai kuota 30% bukan bentuk kemajuan, melainkan kompromi kecil terhadap utang sejarah yang besar kepada perempuan.
Rocky juga menggambarkan perubahan posisi perempuan dari yang semula “unspeakable” menjadi “speakable”. Ia mengatakan politik sejati bukan soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling peduli. Ia menekankan pentingnya mendengarkan suara yang paling pelan dan menilai perempuan memegang peran utama dalam perjuangan tersebut.
Menurut Rocky, transformasi tidak hanya diperlukan dalam praktik politik, tetapi juga dalam cara berpikir: menggeser politik dari ruang institusional ke ruang etis dan relasional, terutama dengan mendengarkan suara dan pengalaman perempuan.
Sejumlah solusi turut dibahas, antara lain reformasi internal partai dengan membuka jalur kaderisasi yang transparan bagi perempuan dan anak muda. Wardani juga menyebut pendanaan publik untuk partai politik agar partai tidak semata bergantung pada sponsor elite. Ia menegaskan pelibatan perempuan dan anak muda bukan sekadar pilihan moral, melainkan syarat bagi demokrasi yang sehat.
Diskusi ini turut menghadirkan pembicara lain, yakni Garda Maharsi (Politisi PDI Perjuangan), Sekarwati (Politisi Partai Golkar), dan Fariz Ma’arif (Politisi Partai Demokrat).
