Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai spekulasi mengenai perang faksi atau permainan elite di balik penetapan tersangka Dadan Hindayana dan Silmy Karim bukanlah perhatian utama masyarakat. Menurut dia, publik lebih menuntut ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

Adi menekankan, inti dari kasus yang menyeret eks Kepala BGN dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu adalah pertanggungjawaban pejabat negara. Ia menyatakan siapa pun yang diduga menyelewengkan uang rakyat harus diproses sesuai hukum.

“Secara prinsip, siapapun yang terlihat persoalan hukum meski ditindak. Karena apapun judulnya pejabat publik yang kelola duit rakyat harus amanah, tidak nyerong-nyerong,” kata Adi, Selasa (9/6/2026).

Terkait desas-desus di media sosial mengenai dugaan adanya permainan politik atau gesekan antarkelompok kepentingan di internal pendukung pemerintah, Adi menyebut hal itu sulit dipastikan. Namun ia menegaskan, fokus masyarakat bukan pada konflik internal tersebut, melainkan pada ketegasan penegakan hukum.

“Tak ada yang tau persis soal semacam ini (permainan elite). Publik taunya, siapapun pejabat publik yang melanggar hukum mesti ditindak,” ujarnya.

Adi juga menilai narasi rumit seperti barter politik atau strategi “saling kunci” antarfaksi elite merupakan hal yang asing bagi masyarakat luas. Ia mengatakan publik menginginkan keadilan yang konkret, bukan perdebatan soal konspirasi politik di tingkat atas.

“Sejujurnya, publik secara umum tak paham dengan urusan semacam ini. Publik tahunya pejabat publik yang salah mesti ditindak secara hukum,” tuturnya.

Karena itu, Adi memandang penindakan terhadap dua figur di lingkar kekuasaan tidak perlu dilihat sebagai guncangan politik atau ancaman stabilitas koalisi. Ia justru menilai langkah KPK dan Kejaksaan Agung sebagai sinyal positif dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Justru bagus untuk memastikan bahwa korupsi di negara ini disikat habis tanpa ampun dan tanpa pandang bulu,” ucapnya.

Adi berharap penegakan hukum yang tidak tebang pilih dapat terus dipertahankan. Ia menilai narasi perang elite sebaiknya dikesampingkan, sementara fokus utama diarahkan pada agenda pemberantasan praktik korupsi.

“Semoga korupsi lainnya bisa dieksekusi untuk bersih-bersih bangsa,” katanya.