Pembangunan kawasan terpadu Pakuwon di Gombel kembali menjadi perhatian publik. Sebagai investasi berskala besar, proyek ini kerap dipandang membawa harapan bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan posisi Semarang sebagai kota metropolitan.
Namun, pembangunan kota tidak semestinya dinilai hanya dari besarnya investasi yang masuk. Pertanyaan yang mengemuka adalah siapa yang menikmati manfaat pembangunan dan siapa yang menanggung risikonya.
Keluhan masyarakat terkait kerusakan rumah dan dampak pembangunan dinilai tidak seharusnya diperlakukan sebagai gangguan terhadap investasi. Keluhan tersebut justru menjadi titik uji tata ruang: apakah pembangunan mampu melindungi warga yang berada paling dekat dengan potensi risiko.
Di satu sisi, penyebab kerusakan rumah perlu dibuktikan melalui kajian teknis. Di sisi lain, dalam urusan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, prinsip kehati-hatian dipandang penting agar respons tidak menunggu persoalan membesar.
Proyek Pakuwon Gombel juga dipandang bukan sekadar pembangunan pusat perbelanjaan. Intervensi berskala kawasan berpotensi mengubah tata guna lahan, struktur pergerakan, sistem drainase, limpasan air, kebutuhan infrastruktur, serta relasi antara kawasan komersial dan permukiman sekitar.
Kawasan Gombel memiliki karakter topografi dan kondisi fisik yang berbeda dibanding wilayah Semarang bagian bawah. Karena itu, kesesuaian pemanfaatan ruang saja disebut belum cukup sebagai ukuran kelayakan. Pertanyaan yang dinilai lebih mendasar adalah apakah kawasan Gombel memiliki kapasitas untuk menerima pembangunan sebesar itu.
Dalam praktik perencanaan, penilaian “sesuai tata ruang” kerap menjadi rujukan utama. Padahal, kesesuaian tata ruang tidak otomatis berarti aman bagi kawasan dan adil bagi masyarakat. Tata ruang semestinya tidak berhenti pada keputusan boleh atau tidaknya kegiatan dibangun, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Hal yang sama dinilai perlu diterapkan dalam konteks Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL tidak semestinya diperlakukan sekadar sebagai dokumen pemenuhan persyaratan, melainkan instrumen untuk mengidentifikasi risiko serta memastikan bagaimana risiko itu dikendalikan.
Perhatian tidak hanya pada apakah AMDAL telah disusun dan disetujui, tetapi juga pada kecukupan kajian seluruh potensi dampak serta penerapan rekomendasi pengelolaan dalam desain dan pelaksanaan pembangunan. Jika kondisi aktual di lapangan menunjukkan persoalan yang tidak diperkirakan, evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan dipandang sebagai bagian dari kehati-hatian, bukan penghambatan investasi.
Aspek teknis juga disebut tidak bisa dipisahkan dari persoalan ini. Pada kawasan dengan topografi dan kerentanan tertentu, pembangunan skala besar perlu memperhatikan stabilitas tanah dan lereng, perubahan kontur, pola aliran air, sistem drainase, getaran selama konstruksi, serta potensi dampaknya terhadap permukiman.
Rekayasa geoteknik dapat digunakan untuk mengendalikan risiko, tetapi teknologi dinilai tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah intervensi pembangunan masih berada dalam batas kemampuan kawasan untuk menerimanya tanpa membahayakan warga yang lebih dahulu tinggal di sekitar lokasi.
Pada akhirnya, pembangunan Pakuwon Gombel dipandang sebagai ujian bagi tata ruang Kota Semarang. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya berperan sebagai pemberi izin, melainkan perlu hadir sebagai pengendali ruang dan pelindung kepentingan publik.
Warga sekitar proyek disebut tidak semestinya ditempatkan sebagai “biaya sosial” yang dianggap wajar dari sebuah investasi. Keselamatan dan kenyamanan hidup masyarakat dipandang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pembangunan.
Investasi dan pusat-pusat ekonomi baru dinilai tetap dibutuhkan. Namun, investasi dipandang tidak boleh memindahkan risiko kepada masyarakat. Prinsip yang ditekankan adalah investasi mengikuti tata ruang, bukan tata ruang yang dipaksa menyesuaikan kepentingan investasi.
Jika sebuah proyek dinilai layak secara ekonomi, teknis, lingkungan, dan tata ruang, maka proyek itu diharapkan mampu membuktikan bahwa manfaatnya tidak dibangun di atas risiko yang harus ditanggung masyarakat sekitar. Keberhasilan pembangunan, pada akhirnya, disebut tidak semata diukur dari berdirinya bangunan atau besarnya nilai investasi, melainkan juga dari terjaganya keselamatan warga dalam pertumbuhan kota.
