Gelombang demonstrasi anti-pemerintah dan ketegangan politik pada akhir Agustus hingga awal September lalu diwarnai maraknya misinformasi dan disinformasi di media sosial serta grup WhatsApp. Sejumlah pesan viral menargetkan masyarakat Tionghoa Indonesia, memunculkan kembali narasi anti-Tionghoa yang memantik kecemasan di tengah situasi yang memanas.

Bagi banyak warga Tionghoa, kemunculan narasi tersebut membangkitkan ingatan traumatis tentang Tragedi Mei 1998. Ketakutan kembali muncul bahwa mereka akan dijadikan kambing hitam saat krisis politik dan sosial, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu.

Meski pola provokasi yang beredar menunjukkan kemiripan dengan narasi anti-Tionghoa menjelang dan saat Tragedi Mei 1998, ada perbedaan yang menonjol kali ini: menguatnya gerakan solidaritas lintas etnis, terutama di ruang digital. Salah satu bentuknya terlihat lewat tagar seperti #WargaJagaWarga yang digunakan untuk meredam provokasi, termasuk yang bernuansa etnis.

Sentimen anti-Tionghoa diketahui meningkat pada bulan-bulan menjelang kerusuhan Mei 1998. Saat ekonomi Indonesia kolaps akibat Krisis Keuangan Asia, etnis Tionghoa disalahkan atas berbagai persoalan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga pelarian modal ke luar negeri. Pada periode itu, rezim Suharto disebut membiarkan narasi yang mengambinghitamkan etnis Tionghoa berkembang di tengah krisis ekonomi.

Pasca Tragedi Mei 1998, investigasi dari pihak dalam maupun luar negeri mengungkap bahwa kekerasan tampak disponsori oleh negara dan dijalankan secara sistematis dengan perencanaan ala militer. Bagi banyak warga Tionghoa, peristiwa tersebut menguatkan ketakutan bahwa mereka dapat menjadi sasaran amarah massa ketika terjadi krisis politik. Dari sini pula muncul persepsi di kalangan sebagian warga Tionghoa bahwa mereka harus mampu melindungi diri sendiri.

Memasuki era Reformasi, penghapusan kebijakan asimilasi Orde Baru memperbesar ruang bagi kebangkitan budaya dan identitas Tionghoa. Namun, trauma kolektif akibat Tragedi Mei 1998 serta serangan anti-Tionghoa di masa lalu disebut tetap bertahan dan kerap muncul kembali setiap kali terjadi gejolak sosial atau politik.

Salah satu contoh yang disebutkan adalah situasi setelah demonstrasi anti-Ahok pada 4 November 2016. Sejumlah massa mendatangi kawasan hunian mayoritas Tionghoa di Jakarta Utara tempat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan keluarganya tinggal, serta mengancam akan membakar kompleks tersebut. Retorika anti-Tionghoa di media sosial juga menguat dalam bulan-bulan berikutnya, memunculkan kecemasan bahwa kerusuhan seperti Mei 1998 dapat terulang.

Dalam gejolak politik terbaru, pesan-pesan misinformasi dan disinformasi bernuansa anti-Tionghoa kembali beredar. Di tengah unjuk rasa dan kerusuhan beberapa bulan lalu, beredar unggahan dan pesan bergaya operasi psikologis yang menargetkan etnis Tionghoa melalui WhatsApp dan Signal. Di antaranya berupa “berita” palsu mengenai penjarahan, imbauan keamanan, penculikan, hingga kekerasan seksual yang disebut menyasar warga Tionghoa, sehingga publik kesulitan memilah informasi yang dapat dipercaya.

Pesan-pesan tersebut dinilai bertujuan menebar ketakutan, memperdalam ketidakpercayaan antar-etnis, memecah solidaritas masyarakat, serta mengalihkan perhatian dari isu utama, yakni ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada awalnya, kemunculan provokasi anti-Tionghoa ini sempat memicu kepanikan dan memperkeruh keadaan. Namun, masyarakat—terutama kaum muda—disebut semakin kritis terhadap narasi yang memecah-belah dan lebih waspada terhadap sumber informasi.

Di ruang digital, tagar #WargaJagaWarga menjadi salah satu simbol perlawanan terhadap provokasi. Selain itu, kampanye digital, jejaring komunitas sipil lintas etnis, serta mobilisasi organisasi akar rumput berupaya meneduhkan situasi, memeriksa fakta, dan melindungi kelompok minoritas, termasuk masyarakat Tionghoa.

Solidaritas juga dilaporkan terlihat di Glodok, Jakarta Barat—wilayah yang pernah menjadi target kerusuhan Mei 1998. Di kawasan tersebut, gabungan komunitas lokal saling bertukar informasi nomor darurat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi akar rumput yang dapat diandalkan apabila kekacauan terjadi. Anak-anak muda yang lebih memahami teknologi turut membantu generasi yang lebih tua untuk memverifikasi informasi di media sosial.

Di media sosial, unggahan seperti “Surat Cinta Untuk Minoritas, Dari Minoritas” yang dipelopori oleh influencer Tionghoa seperti Okki Sutanto dan Jenny Jusuf mengajak warga Tionghoa agar tidak terpancing narasi yang memecah-belah solidaritas lintas etnis. Mereka juga mengimbau warganet untuk tetap berfokus menuntut pemerintahan yang lebih baik.

Situasi politik terakhir ini disebut tidak berkembang menjadi kerusuhan dan kekerasan berskala Tragedi Mei 1998. Tidak terjadi penyerangan massal terhadap etnis Tionghoa. Meski pemerintah disebut belum memenuhi banyak tuntutan rakyat, kondisi politik dinilai sudah mendingin.

Perkembangan gerakan seperti #WargaJagaWarga menunjukkan bahwa solidaritas digital lintas etnis dapat menjadi strategi resistensi politik masyarakat sipil. Dalam konteks ini, disinformasi dan narasi berbasis kebencian justru memicu kewaspadaan dan solidaritas bersama.

Meski platform digital memiliki risiko memperlebar polarisasi dan keterlibatan influencer dalam pergerakan politik menuai kritik, kemunculan generasi muda dan influencer sebagai aktor penting dalam menjaga hubungan lintas etnis dipandang sebagai fenomena yang menumbuhkan harapan bagi masa depan kebinekaan dan demokrasi Indonesia.

Pada saat yang sama, kemunculan kembali narasi anti-Tionghoa di tengah kerusuhan terbaru menunjukkan bahwa penebar perpecahan memahami sentimen tersebut sebagai alat provokasi massa. Karena itu, penguatan solidaritas lintas etnis dinilai perlu terus dipupuk agar masyarakat tidak mudah dipecah-belah, sekaligus agar provokasi rasial tidak mengalihkan perhatian dari upaya mendorong pemerintahan yang lebih baik bagi rakyat.