Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterkejutannya atas hasil riset Universitas Harvard yang menempatkan Indonesia di peringkat teratas dalam kebahagiaan dan optimisme masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam Annual Meeting World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Dalam tulisan opini yang dimuat Editorialkaltim.com, Ketua Umum FOKAL IMM Kalimantan Timur Masykur Sarmian menilai pernyataan Presiden tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah tekanan global, ketidakpastian ekonomi, dan turbulensi geopolitik. Ia menekankan bahwa temuan mengenai kebahagiaan dan optimisme tidak semata kabar baik, melainkan juga menuntut tindak lanjut yang etis dari kepemimpinan publik.
Penulis menggarisbawahi penegasan Presiden bahwa survei itu dilakukan secara serius dan bukan “abal-abal”. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa modal Indonesia tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada daya tahan psikologis kolektif atau social resilience. Ia menyebut kebahagiaan dan optimisme berkaitan dengan produktivitas, kohesi sosial, serta kepatuhan publik terhadap agenda pembangunan.
Dalam tulisannya, Masykur membandingkan dengan negara-negara Nordik yang telah lama menggunakan indeks kebahagiaan sebagai kompas kebijakan. Jika temuan riset tersebut akurat, ia menilai Indonesia sedang memegang aset sosial yang strategis.
Ia kemudian menyoroti ujian kepemimpinan yang menurutnya muncul setelah adanya pengakuan global. Penulis mendorong agar keterkejutan Presiden dapat diterjemahkan menjadi apresiasi terbuka kepada rakyat melalui pidato kenegaraan yang merangkul dan disampaikan secara tulus. Ia menekankan pidato itu sebaiknya tidak mengklaim keberhasilan elite, melainkan mengembalikan penghormatan kepada warga yang bertahan dalam berbagai tantangan.
Penulis juga menilai Presiden perlu menyebut peran organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, tokoh lintas iman, dan pemimpin komunitas dalam merawat optimisme publik. Dalam pandangannya, agama berperan sebagai “mesin makna” yang ikut menopang kebahagiaan melalui ceramah, khutbah, dan majelis yang menumbuhkan empati.
Selain aspek simbolik, Masykur menegaskan apresiasi tidak boleh berhenti pada retorika. Ia menilai kebahagiaan publik harus dijaga melalui kebijakan yang adil, seperti pengendalian harga, layanan publik yang bermartabat, pendidikan yang inklusif, dan penegakan hukum yang konsisten. Ia mengingatkan bahwa optimisme tanpa keadilan berpotensi berubah menjadi kekecewaan.
Dalam tulisan tersebut, penulis juga menautkan isu kebahagiaan dengan komitmen moral kenegaraan, termasuk perlindungan hak-hak dasar dan hak politik yang lahir dari era reformasi. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan menilai pemilihan kepala daerah oleh rakyat sebagai simbol harga diri politik warga negara.
Di bidang fiskal, ia mendorong komitmen keadilan di tengah tekanan ekonomi. Penulis menilai negara tidak semestinya menjadikan rakyat sebagai penyangga utama beban anggaran dan menyebut efisiensi seharusnya dimulai dari belanja negara, perampingan birokrasi, penutupan kebocoran, serta koreksi privilese.
Menurut Masykur, pada titik itu pidato Presiden dapat menjadi penegasan etika kekuasaan: pemerintahan berdiri di atas kepercayaan rakyat, bukan ketakutan. Ia menutup tulisannya dengan pandangan bahwa pengakuan dunia atas kebahagiaan dan optimisme warga semestinya menjadi amanah untuk menjaga hak rakyat dan merawat energi sosial bangsa.
Tulisan tersebut merupakan opini penulis dan dinyatakan sebagai tanggung jawab penulis, bukan tanggung jawab redaksi.
