Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah diadu domba di tengah situasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Presiden meminta publik percaya kepada pemerintah untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan demi kesejahteraan bangsa dan negara.
Pernyataan itu disampaikan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025), usai bertemu pimpinan lembaga negara dan partai politik. “Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal,” ujar Presiden.
Presiden juga mengingatkan pentingnya persatuan nasional sebagai dasar kebangkitan dan kemajuan Indonesia. Ia mengajak seluruh komponen bangsa mengutamakan dan menjaga persatuan.
Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan Indonesia menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Presiden menyatakan penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun menekankan bahwa tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga adanya korban jiwa, serta aksi mengancam dan menjarah rumah maupun instansi publik dan rumah pribadi merupakan pelanggaran hukum.
Presiden mengatakan negara wajib hadir untuk melindungi rakyat. Ia mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi murni secara damai, seraya memastikan aspirasi akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti.
“Jangan mau kita diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai. Tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat,” kata Presiden.
Presiden turut mengimbau masyarakat waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang disebutnya tidak menginginkan Indonesia sejahtera dan bangkit. Ia juga mengajak semua pihak memperbaiki kekurangan yang ada di pemerintahan dan negara dengan semangat gotong royong.
Pernyataan Presiden disampaikan terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, disebutkan seorang pengemudi ojek online wafat akibat terlindas kendaraan taktis kepolisian. Selain perusakan fasilitas umum, massa unjuk rasa juga dilaporkan melakukan penjarahan di sejumlah kediaman pribadi anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
