Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai perhatian publik tidak tertuju pada spekulasi mengenai perang faksi atau permainan elite di balik penetapan tersangka Dadan Hindayana dan Silmy Karim pada 2026. Menurutnya, masyarakat lebih menuntut ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
Adi menegaskan esensi utama dari kasus yang menyeret eks Kepala BGN dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) tersebut adalah pertanggungjawaban sebagai pejabat negara. Ia menilai siapa pun yang diduga menyelewengkan uang rakyat harus diproses sesuai hukum.
“Secara prinsip, siapapun yang terlihat persoalan hukum meski ditindak. Karena apapun judulnya pejabat publik yang kelola duit rakyat harus amanah, tidak nyerong-nyerong,” kata Adi, Selasa (9/6/2026).
Terkait berbagai desas-desus di media sosial yang menyebut adanya gesekan antar-kelompok kepentingan di internal pendukung pemerintah, Adi menyebut hal itu sulit dipastikan. Namun ia menekankan bahwa fokus publik bukan pada isu konflik internal, melainkan pada penegakan hukum yang tegas.
“Tak ada yang tau persis soal semacam ini (permainan elite). Publik taunya, siapapun pejabat publik yang melanggar hukum mesti ditindak,” ujarnya.
Adi juga menilai narasi rumit seperti kegagalan barter politik maupun strategi “saling kunci” antar-faksi elite tidak akrab bagi masyarakat luas. Ia mengatakan publik lebih menginginkan keadilan yang konkret ketimbang terjebak pada dugaan konspirasi di tingkat atas.
“Sejujurnya, publik secara umum tak paham dengan urusan semacam ini. Publik tahunya pejabat publik yang salah mesti ditindak secara hukum,” tuturnya.
Karena itu, Adi memandang penetapan tersangka terhadap dua figur penting di lingkar kekuasaan tidak perlu dibaca sebagai guncangan politik atau ancaman stabilitas koalisi. Sebaliknya, ia menilai langkah KPK dan Kejaksaan Agung patut diapresiasi sebagai sinyal positif dalam pemberantasan korupsi.
“Justru bagus untuk memastikan bahwa korupsi di negara ini disikat habis tanpa ampun dan tanpa pandang bulu,” kata Adi.
Ia berharap penegakan hukum yang tidak tebang pilih dapat terus dipertahankan. Menurutnya, narasi perang elite sebaiknya dikesampingkan agar fokus utama tetap pada agenda pembersihan negara dari praktik korupsi.
