JAKARTA — Perdebatan mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik setelah kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memicu respons dari pihak Istana.
Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai polemik tersebut justru membuka ruang penting untuk mendorong transparansi informasi kepada publik, terutama terkait hasil dan manfaat kunjungan kenegaraan.
Menurut Kunto, salah satu dampak positif dari kritik yang disampaikan Dino adalah munculnya informasi yang sebelumnya tidak mudah diakses publik, termasuk mengenai hasil ekonomi dari lawatan Presiden.
“Jadi berkat kritiknya Pak Dino Pati, informasi itu akhirnya keluar. Dan menurut saya itu sesuatu yang bagus,” ujar Kunto dalam program Kompas Petang, KompasTV, Selasa (2/6/2026).
Kunto merujuk pada pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut adanya kontribusi investasi lebih dari Rp2 triliun dari hasil kunjungan Presiden. Ia menilai keterbukaan semacam itu penting agar masyarakat dapat menilai secara objektif manfaat dari agenda diplomatik yang dijalankan.
Meski begitu, Kunto menilai masih ada sejumlah pertanyaan publik yang belum dijawab secara tuntas oleh pemerintah. Ia menyoroti perlunya penjelasan lebih rinci terkait efektivitas dan frekuensi perjalanan luar negeri, termasuk pertimbangan penggunaan pertemuan daring seperti melalui Zoom serta urgensi pertemuan langsung dibandingkan pertemuan virtual.
Kunto juga menyinggung frekuensi kunjungan Presiden Prabowo ke Paris yang terjadi dalam waktu berdekatan, yakni pada April dan kembali pada Mei. “Dalam bulan April ke Paris, lalu bulan Mei kemarin ke Paris lagi. Dalam waktu satu bulan kenapa harus ke Paris dua kali? Dan untuk apa? Itu yang informasinya kurang terbuka,” ujarnya.
Ia menekankan publik berhak memperoleh penjelasan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan hasil konkret dari setiap perjalanan luar negeri, terutama ketika kondisi ekonomi sedang menjadi perhatian, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah.
Menurut Kunto, transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, keterbukaan informasi terkait agenda serta capaian kunjungan Presiden dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menambahkan, kritik publik semestinya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat, bukan semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
