Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah dijuluki “gubernur konten”. Julukan itu muncul di tengah rangkaian wacana kebijakan yang ia lontarkan sejak dilantik pada 20 Februari 2025, yang memicu pro dan kontra di ruang publik, terutama media sosial.
Sejumlah pengamat menilai, aktivitas Dedi yang intens di media sosial dapat dibaca dari dua sisi. Peneliti media sosial dan demokrasi dari Monash University Indonesia, Ika Idris, menyebut kemunculan pejabat publik di media sosial adalah hal yang wajar. Namun, ia mengkritik pola komunikasi Dedi yang dinilai kerap menyampaikan gagasan kebijakan yang masih berupa ide ke publik sehingga memantik polemik.
“Jangan sampai kebijakan [yang] masih dalam tahapan ide, sudah disampaikan ke publik dengan pola komunikasi yang sangat telanjang,” kata Ika.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai tingginya intensitas Dedi tampil di publik dan media sosial sebagai bentuk “investasi politik” untuk membangun langkah politik ke depan. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Universitas Majalengka, Diding Bajuri, memandang pola kepemimpinan yang ditampilkan Dedi berpotensi membangun kesan “one-man show”.
Wacana kebijakan yang memicu pro dan kontra
Sejak Maret hingga April 2025, sejumlah wacana dan langkah yang disampaikan Dedi memantik perdebatan.
Menangis saat sidak di Puncak
Dua pekan setelah menjabat, Dedi terekam menangis ketika inspeksi mendadak ke kawasan wisata di area Taman Nasional Gede Pangrango, Bogor. Ia disebut menangis saat menyaksikan kerusakan akibat alih fungsi lahan di Kawasan Puncak. Peristiwa itu memunculkan respons beragam warganet: ada yang menilai sebagai konten semata, ada pula yang melihatnya sebagai bentuk transparansi.
Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme
Pada pertengahan Maret, Dedi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Preman yang diklaim untuk mengatasi gangguan yang membuat iklim investasi tidak sehat. Kebijakan ini menuai kritik dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jawa Barat yang menilai satgas tersebut menyudutkan organisasi kemasyarakatan. Meski Dedi sudah meminta maaf, polemik berlanjut hingga April ketika Ketua GRIB Rosario de Marshal alias Hercules mengancam akan menggeruduk kantor gubernur jika Dedi dinilai masih memusuhi ormas.
Rencana mengirim “anak-anak nakal” ke barak militer
Akhir April, Dedi menyatakan akan mengirim “anak-anak nakal” ke barak militer untuk belajar disiplin, termasuk anak yang kecanduan gim online. Wacana ini dikritisi berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, yang mempertanyakan pendekatan militerisme yang ditempuh.
Wacana wajib vasektomi bagi pria berkeluarga penerima bansos
Dedi juga mewacanakan kewajiban vasektomi bagi laki-laki berkeluarga dari kelompok miskin yang ingin menerima bantuan sosial, dengan insentif Rp500.000 bagi yang bersedia menjalani prosedur tersebut. Dedi menyebut langkah itu diperlukan untuk mengurangi laju kelahiran warga miskin dan mendorong tanggung jawab keluarga berencana tidak hanya dibebankan kepada perempuan. Namun wacana ini memicu polemik, termasuk kritik yang menyebutnya diskriminatif.
Julukan “gubernur konten” dan respons Dedi
Julukan “gubernur konten” disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah kepala daerah pada akhir April. Rudy menyapa Dedi secara khusus dan menyebutnya “gubernur konten”.
Dedi kemudian menanggapi julukan itu dengan menyatakan bahwa konten yang ia buat dapat menekan belanja iklan rutin Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut anggaran kerja sama iklan dengan media yang biasanya Rp50 miliar kini “cukup Rp3 miliar tapi viral terus”.
Respons warga: antara kritik dan dukungan
Sejumlah warga Jawa Barat menilai cara Dedi berkomunikasi di media sosial membuat kebijakannya cepat menjadi perbincangan. Andi Daffa, warga Cimahi, mengatakan konten Dedi sering muncul di linimasa meski ia tidak mengikuti akun sang gubernur. Ia menilai beberapa kebijakan perlu dikritisi, termasuk kerja sama dengan TNI Angkatan Darat terkait pelatihan bela negara, pencegahan kejahatan, dan perbaikan rumah tak layak huni. Daffa juga menilai Dedi terlihat responsif, tetapi memberi kesan terlalu mengurusi hal teknis yang semestinya bisa ditangani pejabat dinas.
Berbeda dengan itu, Dini Dwi Astuti, warga Kota Bandung, melihat aktivitas Dedi di media sosial sebagai strategi membangun citra politik, bahkan ia menduga mengarah pada langkah menuju pencalonan presiden. Dini menilai ide-ide Dedi orisinal meski kontroversial dan menyambut baik sejumlah gagasan seperti pelarangan wisuda dan study tour, pembatasan penggunaan telepon genggam, serta pendidikan ala militer bagi anak yang dicap nakal.
Sementara Novi Mulyani menyatakan kurang setuju jika kebijakan seperti pelarangan wisuda dan study tour menghalangi siswa memiliki kenangan di sekolah. Ia juga menilai pemimpin tidak perlu mengontenkan segala kegiatan dan cukup menunjukkan kerja nyata. Meski begitu, Novi juga menduga intensitas konten Dedi berkaitan dengan upaya membangun citra untuk agenda politik yang lebih tinggi di masa depan.
Analisis aktivitas media sosial dan percakapan warganet
Ika Idris menganalisis aktivitas Dedi di berbagai platform seperti Instagram, YouTube, dan X. Di Instagram, sejak dilantik pada 20 Februari 2025 hingga 1 Mei 2025, terdapat 165 unggahan di akun @DediMulyadi71. Ika menyebut Dedi rata-rata mengunggah tiga konten per hari dengan engagement tinggi, termasuk ribuan komentar setiap hari.
Ika juga menelaah percakapan warganet menggunakan kata kunci seperti “Dedi Mulyadi” yang dikaitkan dengan isu “banjir”, “vasektomi”, “barak militer”, dan “wisuda”. Ia menemukan respons emosional yang beragam. Untuk isu pengiriman siswa bermasalah, misalnya, ada kritik yang kuat namun juga apresiasi, terutama terkait kecanduan gim.
Dua konten yang disebut paling banyak memancing komentar adalah soal pengeluaran siswa untuk wisuda dan konten terkait julukan “gubernur konten”. Meski demikian, Ika menilai penyampaian ide kebijakan yang belum matang ke publik bisa berdampak pada perencanaan dan implementasi kebijakan, sekaligus berpotensi menjadi serangan balik terhadap pejabat yang menyampaikannya.
‘Investasi politik’ versus kesan ‘one-man show’
Kunto Adi Wibowo menilai intensitas Dedi di media sosial sebagai “investasi politik” yang tidak hanya terkait peluang maju untuk periode kedua sebagai gubernur, tetapi juga kemungkinan menuju RI 1 atau RI 2. Menurutnya, pola ini mengingatkan pada gaya komunikasi pendahulunya, Ridwan Kamil, yang juga dikenal aktif di media sosial. Kunto menilai Dedi tidak hanya tampil sebagai kepala daerah, melainkan juga figur influencer yang membangun relasi layaknya “idol dan fans”.
Di sisi lain, Diding Bajuri menilai dominasi figur Dedi di ruang publik dapat membentuk kesan kepemimpinan “one-man show”, padahal pemerintahan memiliki struktur dan tahapan kerja yang semestinya melibatkan birokrasi provinsi, pemerintah daerah di bawahnya, serta parlemen setempat. Diding mengingatkan masih banyak persoalan di Jawa Barat yang perlu dibenahi, termasuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2024, Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan jumlah penduduk miskin terbesar, sekitar 3,67 juta jiwa.
Diding juga menyoroti persoalan tata ruang yang diklaim menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek pada Maret, serta isu peluang kerja di tengah tren perpindahan pabrik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Selain itu, ia menekankan pentingnya akses pendidikan agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi.
Polemik julukan “gubernur konten” pada akhirnya memperlihatkan persimpangan antara gaya komunikasi politik era media sosial dan tuntutan tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, kehadiran aktif di ruang digital dinilai efektif membangun kedekatan dan perhatian publik. Di sisi lain, penyampaian wacana yang belum matang berisiko memicu kegaduhan, mengaburkan prioritas, dan menimbulkan pertanyaan tentang proses kebijakan di tingkat pemerintahan.
