Palu — Polda Sulawesi Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik untuk mengoptimalkan standar pelayanan dalam proses penerimaan anggota Polri. Kegiatan ini berlangsung di Ruang VIP Foodie Cafe and Resto, Selasa (10/2/2026), sebagai langkah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada sektor rekrutmen kepolisian.
Forum dipimpin Kepala Biro SDM Polda Sulteng Kombes Pol Anton Sudjarwo dan menghadirkan sejumlah unsur eksternal, antara lain Dukcapil Kota Palu, Dinas Pendidikan, Himpunan Psikologi Indonesia, serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dari internal Polri, turut hadir perwakilan Bid Dokkes, Bid Humas, Bid Propam, dan Itwasda. Selain itu, kegiatan juga diikuti perwakilan Front Pemuda Kaili (FPK), jurnalis, serta sejumlah pihak sekolah di Kota Palu.
Pembahasan utama dalam forum tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap tahapan rekrutmen anggota Polri. Kombes Pol Anton Sudjarwo menegaskan bahwa aturan dan mekanisme penerimaan anggota Polri merujuk pada kebijakan Mabes Polri, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan personel, kondisi daerah, serta strategi nasional pengembangan sumber daya manusia.
“SDM Polda bertindak sebagai operator yang menjalankan konsep dan kebijakan dari Mabes Polri. Seluruh tahapan rekrutmen disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kondisi strategis nasional,” kata Anton.
Ia menjelaskan, jalur penerimaan anggota Polri mencakup beberapa kategori, seperti Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, Tamtama, rekrutmen proaktif berdasarkan prestasi akademik maupun nonakademik, jalur disabilitas, Bakomsus, hingga SIPSS.
Dalam kesempatan itu, Anton juga menekankan bahwa proses seleksi tetap berpegang pada prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Polda Sulteng, lanjutnya, rutin melakukan analisa dan evaluasi pada setiap tahap dengan melibatkan tenaga ahli serta pengawas eksternal untuk menjaga objektivitas dan integritas seleksi.
Melalui forum konsultasi publik ini, Polda Sulteng berharap dapat menyerap saran dan masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan, agar proses penerimaan anggota Polri ke depan semakin baik dan mampu melahirkan personel yang berkualitas serta berintegritas.
