Podcast (siniar) kian menguat sebagai salah satu media informasi yang diminati generasi muda. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan audiens podcast terbanyak secara global, dengan persentase pendengar mencapai 42,6% dari total populasi warganet Indonesia yang berjumlah 221 juta jiwa.
Selama ini, siniar bertema motivasi, kesehatan, gaya hidup, hingga horor termasuk segmen yang banyak digemari audiens muda. Namun, belakangan ulasan mengenai politik juga semakin populer dan mengumpulkan segmen pendengar yang tidak kalah besar.
Tren podcast politik tidak lagi bergantung pada momentum besar seperti pemilu—yang sempat memantik lahirnya tren podcast—melainkan meluas ke pembahasan isu pemerintahan, kebijakan, hingga tokoh tertentu yang sedang menjadi perhatian publik.
Sejumlah faktor dinilai mendorong menguatnya podcast politik. Secara umum, siniar menawarkan tayangan yang tidak terpotong iklan komersial dan bisa diputar ulang di berbagai platform, sehingga audiens tidak merasa tertinggal. Format komunikasi yang cenderung provokatif, tanpa sensor, spontan, dan tidak berbasis naskah juga dinilai mudah menarik perhatian pendengar.
Karakter tersebut membuat informasi tampak lebih natural dan minim “settingan”, sekaligus memberi ruang bagi publik untuk menilai ekspresi dan keaslian narasumber maupun podcaster saat berdialog.
Di Indonesia, kanal podcast politik disebut terinspirasi dari format percakapan panjang seperti Joe Rogan Experience. Sementara itu, awal tren podcast politik di Tanah Air banyak dikaitkan dengan populernya kanal Close The Door milik Deddy Corbuzier yang kerap menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh pemerintahan dan figur yang sedang diperbincangkan publik.
Kesuksesan tersebut kemudian diikuti kemunculan berbagai kanal lain, seperti Total Politik, Komisidotco, Cokro TV, Akbar Faizal Uncensored, hingga Unpacking Indonesia. Kanal-kanal ini menawarkan informasi dan testimoni narasumber yang dinilai lebih dalam dan kompleks, sehingga menarik minat pendengar untuk terus mengikuti.
Sejumlah konten podcast politik juga menjadi rujukan media arus utama, antara lain melalui kutipan potongan diskusi maupun informasi yang muncul dalam tayangan. Popularitas ini turut mendorong media mainstream membuat kanal podcast masing-masing, misalnya GasPol milik KOMPAS. Seiring waktu, tayangan talkshow yang sebelumnya dikenal di televisi juga didaur ulang ke format podcast, seperti Mata Najwa atau Indonesia Lawyer Club.
Perkembangan podcast politik juga ditandai dengan pembahasan isu yang lebih mendalam, kemunculan “hidden story” yang tidak terungkap di media mainstream, hingga kontroversi atau polemik setelah tayangan diunggah di YouTube. Beberapa contoh yang disebut antara lain polemik privilese Rahayu Saraswati di On The Record Antara TV, polemik Asian Values tentang Dinasti Politik di Total Politik, serta teror kepala babi paska podcast revisi UU TNI di Bocor Alus.
Dari sisi trafik, siniar politik juga dinilai menjanjikan secara ekonomi karena dapat menarik endorsement dan adsense, sehingga profesi podcaster menjadi pekerjaan yang menguntungkan. Dalam konteks ini, keberhasilan podcast politik kerap bergantung pada isu yang diangkat serta kemampuan podcaster menggali jawaban narasumber agar lebih terbuka.
Di sisi lain, podcast juga dimanfaatkan sebagai ruang klarifikasi oleh para politikus dan kalangan akademisi. Sejumlah tokoh dilaporkan membangun kanal podcast sendiri, seperti Mahfud MD, Helmy Yahya, hingga Kaesang Pangarep. Mereka mengikuti jejak Akbar Faizal yang lebih dulu memiliki podcast sejak 2023.
Bagi politikus, podcast dapat membantu menjaga popularitas sekaligus menyediakan forum klarifikasi atau “pembenaran” atas isu politik yang hangat di ruang publik, terutama bila menyangkut citra mereka. Pemerintah pun memanfaatkan medium serupa. Kantor Staf Presiden, misalnya, mengelola kanal podcast Bina Graha untuk menyampaikan atau mengklarifikasi informasi, termasuk bantahan Ali Mochtar Ngabalin terhadap tuduhan Presiden Joko Widodo ‘cawe-cawe’ dalam Pemilu 2024.
Meski efektif menjangkau publik, podcast politik juga memunculkan risiko bagi podcaster maupun narasumber. Konten dapat memicu somasi jika dinilai merugikan pihak lain. Kanal podcast juga rentan menjadi sasaran serangan siber, baik pembajakan maupun pemblokiran. Salah satu contoh yang disebut adalah serangan siber ke redaksi Narasi pada 2022 dengan pesan “diam atau mati”.
Ke depan, kualitas informasi dalam podcast dinilai dapat ditingkatkan dengan dukungan data, misalnya melalui layar pendukung yang menampilkan testimoni atau grafik, sehingga pembahasan tidak semata bertumpu pada “katanya”. Dengan penguatan data, podcast berpotensi menjadi sarana edukasi bagi audiens—yang mayoritas anak muda—bahwa komunikasi publik di media tidak hanya berupa testimoni, tetapi juga narasi yang masuk akal.
Di tengah perkembangan tersebut, negara juga dinilai perlu memfasilitasi berbagai aksi politik anak sebagai kontribusi dalam demokrasi.
