PT PLN (Persero) menyiapkan sejumlah strategi dan teknologi untuk mempercepat transisi energi, mulai dari penambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga eksplorasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), carbon capture and storage (CCS), dan pemanfaatan hidrogen.
Executive Vice President Energy Transition & Sustainability PLN, Kamia Handayani, mengatakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN telah merencanakan penambahan pembangkit EBT sekitar 42,5 gigawatt (GW). Untuk mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermiten seperti PLTS dan PLTB, PLN juga menyiapkan penyimpanan energi (energy storage) berkapasitas sekitar 10 GW.
“Karena akan masuk banyak variable renewable energy, maka sistem penyimpanan energi menjadi sangat penting agar pasokan tetap andal,” ujar Kamia dalam sebuah acara yang diselenggarakan sebuah stasiun TV di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Di luar pengembangan EBT, PLN juga mulai mengeksplorasi teknologi yang saat ini belum tersedia di Indonesia, salah satunya PLTN. Menurut Kamia, PLN serius menginisiasi pengembangan nuklir dengan arahan pemerintah serta dukungan parlemen.
“Nuklir ini bersih dari sisi emisi, tetapi juga unggul dari sisi keandalan karena mampu beroperasi secara kontinyu 24 jam, tujuh hari,” katanya.
Untuk mendukung agenda tersebut, PLN memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan membentuk Direktorat Teknologi dan Keberlanjutan sejak Juni 2025. Direktorat ini bertugas mengawal pengembangan teknologi transisi energi, termasuk nuklir, battery energy storage system (BESS), hingga interkoneksi berbasis teknologi high voltage direct current (HVDC).
Selain nuklir, PLN juga menaruh perhatian pada penerapan CCS sebagai upaya menekan emisi dari pembangkit listrik berbasis batubara dan gas. Kamia menyebutkan, meski batubara masih memiliki potensi pasokan hingga sekitar 70 tahun ke depan, pemanfaatannya perlu dibarengi pengendalian emisi.
“Secara teknis, PLN sudah melakukan studi di lebih dari tujuh lokasi pembangkit dan CCS sebenarnya memungkinkan. Namun dari sisi keekonomian masih sangat mahal,” ujarnya.
Meski dinilai belum ekonomis, PLN mulai melakukan asesmen terhadap pembangkit yang CCS-ready, baik PLTU maupun pembangkit berbasis gas, agar dapat diimplementasikan ketika teknologi tersebut sudah layak secara finansial.
PLN juga menyiapkan pembangkit gas sebagai energi transisi, termasuk opsi co-firing hidrogen. Gas dinilai tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan sistem ketika pembangkit EBT variabel masuk ke jaringan. Kamia menyampaikan PLN telah melakukan uji coba hidrogen, salah satunya di Pesanggaran, Bali.
“Kami sudah mulai melakukan uji coba hidrogen, salah satunya di Pesanggaran, Bali. Secara teknis memungkinkan, tinggal tantangan keekonomian,” katanya.
Dalam peta jalan menuju net zero emission, PLN memproyeksikan teknologi seperti CCS dan hidrogen baru akan layak diterapkan secara luas setelah 2035. Selain itu, PLN juga membuka peluang co-firing amonia di PLTU, melengkapi program co-firing biomassa yang telah diterapkan di 49 unit PLTU dengan rata-rata porsi sekitar 5%. Program tersebut dinilai berkontribusi menurunkan emisi, meski masih menghadapi tantangan keberlanjutan pasokan biomassa.
