PKS Hormati Usulan Pemakzulan Gibran, Tegaskan Sikap Konstitusional

PKS Hormati Usulan Pemakzulan Gibran, Tegaskan Sikap Konstitusional

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menghormati dinamika politik terkait adanya usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf saat Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS di Jakarta, Sabtu, 7 Juni 2025.

Muzzammil mengatakan inisiator usulan tersebut merupakan purnawirawan TNI yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menegaskan PKS akan bekerja sebagai partai dan anggota dewan secara konstitusional.

Menurut Muzzammil, PKS baru akan terlibat sejauh seluruh proses dan pembahasan berlangsung sesuai ketentuan konstitusi. “Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada,” ujarnya.

Meski demikian, PKS menyampaikan harapan agar Indonesia dipimpin oleh kepemimpinan terbaik. Muzzammil juga menyatakan keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan kegembiraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk PKS. “Kami semua berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan,” kata dia.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada DPR dan MPR terkait usul pemakzulan Gibran. Surat bertarikh 26 Mei 2025 itu ditujukan kepada Ketua MPR periode 2024-2029 dan Ketua DPR periode 2024-2029.

Surat tersebut antara lain ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum memonitor surat tersebut. “Saya belum masuk kantor karena mau libur lebaran (Idul Adha),” ujarnya seusai salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat, 6 Juni 2025.

Dalam keterangan sebelumnya, Muzani menyatakan Prabowo dan Gibran merupakan satu paket pasangan yang dipilih melalui Pilpres 2024. Ia mengatakan keduanya telah dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan tersebut sah secara konstitusional.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan belum membaca surat dari para pensiunan perwira tinggi TNI itu. Dasco mengatakan meski tengah reses, ia tetap datang ke kantor untuk menandatangani surat-surat, namun belum menemukan surat dari Forum Purnawirawan TNI di mejanya. “Ya belum, bagaimana menanggapi,” kata dia.