JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN ekspor khusus bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurut Rivqy, pembentukan DSI berpotensi menjadi instrumen strategis negara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sumber daya alam di pasar global.

Meski demikian, Rivqy mengingatkan pemerintah agar menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat. Ia menilai gejolak harga, seperti yang terjadi pada buah tandan segar (BTS) sawit dan sejumlah komoditas lainnya, perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

“Jangan sampai negara memperkuat ekspor, tetapi petani dan pelaku usaha di daerah justru tidak menikmati dampaknya. Pemerintah harus hadir mengintervensi ketika harga komoditas anjlok. Bahkan ketika DSI berjalan, nilai komoditas seharusnya bisa lebih tinggi dan lebih menguntungkan masyarakat,” ujar Rivqy di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Rivqy yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR menilai pola satu atap dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam merupakan langkah yang baik apabila dijalankan secara konsisten, profesional, dan transparan.

Ia menekankan, konsep tersebut dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Namun, keberhasilannya dinilai bergantung pada konsistensi kebijakan, tata kelola yang transparan, serta pengawasan ketat agar tidak memunculkan monopoli maupun praktik rente baru.

“Konsep satu atap ekspor SDA ini konstruktif untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, tata kelola yang transparan, serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan monopoli maupun praktik rente baru,” tegasnya.