Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta agar indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo disusun secara terintegrasi, realistis, dan terukur. Ia menilai, selama ini penyusunan indikator kinerja masih cenderung dilakukan secara parsial, padahal seluruh OPD memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ismail mencontohkan target penurunan kemiskinan sebesar dua persen pada tahun berikutnya perlu dibagi kontribusinya secara jelas antar-OPD. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mengetahui peran masing-masing agar intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak tepat sasaran.
Ia menggambarkan potensi kendala jika intervensi tidak terkoordinasi. Misalnya, ketika Dinas Pertanian menyalurkan bantuan sapi kepada warga miskin, sementara OPD lain seperti Dinas Pangan dan Dinas Perikanan tidak memberikan dukungan yang seharusnya kepada kelompok sasaran yang sama, melainkan kepada pihak lain.
Pernyataan itu disampaikan Ismail saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja dan Reviu Pohon Kinerja serta Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik Penanganan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi, di Ballroom Hotel Yuliana, Kota Gorontalo, Senin (21/8/2024).
Ismail menekankan, perencanaan dan penyusunan indikator kinerja yang baik membutuhkan data yang akurat. Warga miskin, menurutnya, harus dipetakan dengan tepat dan diintervensi secara bersama-sama. Ia juga mengingatkan data kemiskinan perlu dipotret berdasarkan status desil, sehingga perlakuan dan program yang diberikan tidak disamaratakan.
Selain itu, ia menilai intervensi penanganan kemiskinan tidak cukup hanya menyasar desil IV atau kategori miskin, tetapi juga perlu memperhatikan desil III yang masuk kategori hampir miskin. Menurutnya, fokus yang hanya pada desil IV dapat menekan angka kemiskinan, namun kelompok desil III yang tidak disentuh berpotensi kembali mendorong peningkatan kemiskinan.
Ia pun mendorong penanganan kemiskinan dilakukan secara lebih rinci hingga tingkat individu dan alamat. Ismail menyebut pendekatan by name by address dapat digunakan bersama pemerintah kabupaten/kota untuk melacak dan memastikan intervensi tepat sasaran. Pemerintah provinsi, katanya, akan menunjang pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Dalam kesempatan itu, Ismail juga menyoroti pentingnya indikator yang realistis. Ia meminta OPD tidak memasang target terlalu tinggi dengan dukungan anggaran yang kecil. Sebaliknya, ia menilai tidak realistis jika anggaran yang besar hanya dibarengi indikator kinerja yang rendah.
