Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Samarinda 2024 memasuki fase yang tidak lazim setelah kontestasi hanya menyisakan satu pasangan calon, Andi Harun dan Saefudin Zuhri, yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Situasi ini memunculkan perdebatan tentang makna kompetisi dalam demokrasi lokal, sekaligus menjadi indikator dinamika politik di daerah.
Dalam pilkada dengan calon tunggal, pemilihan kerap dipandang berisiko menjadi sekadar prosedur formal karena pemilih tidak disuguhi alternatif kandidat. Namun, kondisi di Samarinda juga dapat dibaca sebagai gambaran peta dukungan politik yang mengerucut, mengingat hampir seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Samarinda disebut telah menyatakan dukungan kepada pasangan Andi Harun–Saefudin Zuhri.
Dukungan luas dari partai-partai tersebut dinilai menunjukkan adanya konsensus kuat mengenai figur yang dianggap layak memimpin Samarinda. Dari sudut pandang ini, fenomena calon tunggal tidak semata dipahami sebagai kemunduran demokrasi, melainkan juga dapat dipandang sebagai bentuk konsolidasi politik di tingkat lokal.
Di sisi lain, munculnya calon tunggal tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap kinerja petahana. Dalam tulisan opini yang menjadi dasar pembahasan, Andi Harun disebut memiliki catatan kerja antara lain dalam penanggulangan banjir, peningkatan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata. Dukungan yang menguat kepada pasangan ini kemudian dipahami sebagai cerminan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan petahana.
Meski demikian, dominasi satu calon juga dinilai menyimpan risiko, antara lain potensi terkonsentrasinya kekuasaan pada kelompok tertentu. Karena itu, situasi pilkada melawan kotak kosong dipandang tetap menuntut kewaspadaan agar tidak mengarah pada praktik oligarki politik.
Opini tersebut juga menyoroti sejumlah pendekatan yang disebut inovatif, mulai dari revitalisasi infrastruktur yang dikaitkan dengan keberlanjutan lingkungan hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik. Salah satu contoh yang disebut adalah program “Samarinda Smart City”, yang digambarkan menghadirkan aplikasi layanan publik untuk pelaporan masalah, akses informasi, dan pelayanan yang lebih cepat.
Dalam konteks pilkada calon tunggal, penulis opini menekankan pentingnya edukasi politik dan partisipasi masyarakat. Pemilih tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan, termasuk memilih kotak kosong sebagai bentuk partisipasi politik yang sah bagi warga yang merasa tidak terwakili oleh kandidat yang ada.
Selain itu, fenomena ini juga disebut membuka ruang evaluasi terhadap regulasi pemilu. Aturan yang memungkinkan satu pasangan calon bertarung melawan kotak kosong dinilai dapat dipertimbangkan ulang agar kompetisi politik lebih sehat dan memberi ruang pilihan yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mengurangi risiko dominasi kelompok tertentu.
Pada akhirnya, Pilkada Samarinda 2024 yang mempertemukan satu pasangan calon dengan kotak kosong dipandang sebagai cermin kepercayaan publik sekaligus ujian bagi kualitas demokrasi lokal. Pasangan calon tunggal beserta partai-partai pendukungnya dinilai memiliki peluang besar melanjutkan pembangunan, namun juga dituntut peka terhadap aspirasi dan kritik warga agar dukungan yang terbentuk benar-benar bertumpu pada kinerja dan kepercayaan, bukan semata minimnya alternatif.
