Transparansi informasi harga dinilai penting untuk memperkuat posisi tawar petani kelapa sawit swadaya di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku industri, termasuk setelah implementasi program biodiesel B50. Selama ini, keterbatasan akses terhadap informasi harga tandan buah segar (TBS) maupun crude palm oil (CPO) masih menjadi tantangan bagi jutaan pekebun di berbagai daerah.
Isu keterbukaan data harga menjadi sorotan dalam acara “Launching Aplikasi Harga Sawit Indonesia” yang digelar DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, Sabtu (1/8/2026). Forum tersebut menekankan perlunya penyediaan informasi yang dapat diakses secara luas agar tata niaga sawit lebih adil dan berimbang.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, menyebut sekitar 42 persen luas perkebunan kelapa sawit Indonesia dikelola petani. Namun, kelompok ini masih kerap menghadapi keterbatasan informasi pasar yang berdampak pada lemahnya posisi tawar saat menjual hasil panen.
Menurut Gulat, keterbukaan data harga tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan kepentingan petani dengan industri pengolahan. Ia menilai, penyamaan referensi informasi di seluruh pelaku rantai pasok justru diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang lebih sehat.
Ia juga menyoroti manfaat ekonomi dari program biodiesel B50 yang dinilai belum sepenuhnya tercermin pada harga TBS yang diterima petani. Karena itu, transparansi data diharapkan dapat membantu mengidentifikasi penyebab disparitas harga antardaerah sekaligus menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekebun.
Selain pembahasan keterbukaan harga, kegiatan tersebut diwarnai penandatanganan kerja sama riset antara Pusat Riset Teknologi Proses Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN dengan DPP APKASINDO. Kerja sama itu terkait pengembangan usaha dupa dan aromaterapi berbasis biomassa sawit dan kemenyan, sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan produk samping kelapa sawit melalui inovasi berbasis riset.
Dukungan terhadap digitalisasi informasi harga juga disampaikan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Ketua Kelompok Pemasaran Hasil Ditjen Perkebunan, Elvyrisma Nainggolan, yang mewakili Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, menilai transformasi digital dapat mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan partisipasi petani swadaya dalam memperoleh data pasar.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan berbagai sumber data, termasuk lembaga perdagangan komoditas dan organisasi petani, dinilai dapat memperkaya kualitas informasi sehingga menjadi rujukan yang lebih akurat bagi seluruh pelaku industri.
Pada kesempatan yang sama, tim teknologi informasi DPP APKASINDO menjelaskan sistem informasi yang dikembangkan dirancang untuk mengutamakan kemudahan akses, akurasi data, serta keamanan sistem. Pengembangan juga dilengkapi fitur pelaporan agar petani dapat menyampaikan apabila terdapat perbedaan harga yang signifikan antara informasi yang tersedia dengan harga pembelian di pabrik kelapa sawit (PKS).
APKASINDO berharap penguatan transparansi data dan sinergi antarpemangku kepentingan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan tata niaga sawit yang lebih terbuka, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
