Pemilihan anggota Majelis Nasional ke-16 dan perwakilan Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026–2031, yang akan digelar setelah Kongres Nasional Partai ke-14, ditetapkan sebagai tugas politik prioritas utama seluruh sistem politik pada 2026. Pemilu ini dinilai penting untuk memilih wakil rakyat yang mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat, serta memiliki integritas, kapasitas, kedekatan dengan rakyat, dan keberanian memenuhi tuntutan pembangunan nasional di era baru.
Untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan tepat waktu, sesuai prosedur, dan mematuhi hukum, Komite Tetap Komite Partai Provinsi, Komite Tetap Dewan Rakyat Provinsi, serta Komite Rakyat Provinsi memusatkan perhatian pada kerja-kerja kepemimpinan dan pengarahannya. Komite Pemilihan Provinsi dibentuk dengan 37 anggota dan diketuai oleh Ketua Komite Rakyat Provinsi. Di tingkat bawah, dibentuk 102 komite pemilihan tingkat komune; tujuh komite pemilihan Majelis Nasional sesuai tujuh unit pemilihan; 27 komite pemilihan Dewan Rakyat tingkat provinsi; serta 774 komite pemilihan di unit pemilihan Dewan Rakyat tingkat komune.
Seiring restrukturisasi organisasi, pelatihan pemilu juga dilakukan secara serius dan menyeluruh. Panitia pemilihan di semua tingkatan menyosialisasikan ketentuan dan aturan kepada pejabat, aparatur sipil negara, anggota panitia pemilihan, petugas tempat pemungutan suara, panitia kerja Front Tanah Air, organisasi massa, serta pimpinan desa dan lingkungan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.
Le Thanh Viet, anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi sekaligus Wakil Ketua Tetap Komite Front Persatuan Nasional Vietnam tingkat provinsi, menyebut Komite Tetap Front Persatuan Nasional Vietnam provinsi telah menggelar pertemuan konsultatif pertama untuk menyepakati struktur, komposisi, dan jumlah kandidat yang akan dicalonkan untuk Majelis Nasional ke-16 dan Dewan Rakyat di semua tingkatan. Untuk Majelis Nasional, provinsi tersebut memiliki 21 kursi dengan 35 calon yang dicalonkan. Sementara untuk Dewan Rakyat Provinsi, jumlah kursi yang dipilih sebanyak 85 dengan 143 calon yang dicalonkan.
Di tingkat komune, Komite Tetap Dewan Rakyat di setiap wilayah ditargetkan mencalonkan 4.481 kandidat, dengan 2.449 perwakilan yang akan dipilih. Di Komune Hon Dat, Ketua Komite Rakyat sekaligus Ketua Komite Pemilihan Komune, Pham Thu Thuy, menyatakan komite pemilihan komune beranggotakan 17 orang. Sebanyak sembilan komite pemilihan untuk Dewan Rakyat Komune dibentuk sesuai sembilan unit pemilihan, dan 33 tempat pemungutan suara telah disiapkan. Ia mengatakan hasil konsultasi memastikan struktur, komposisi, dan jumlah kandidat sesuai ketentuan, dengan 46 orang dicalonkan untuk memperebutkan 26 kursi Dewan Rakyat Komune.
Di Hon Dat, peninjauan daftar pemilih juga dilakukan secara sungguh-sungguh oleh kepolisian komune dengan koordinasi erat bersama dusun-dusun setempat. Hingga saat ini, tercatat 45.372 pemilih memenuhi syarat dari total populasi 61.742 jiwa. Persiapan infrastruktur, keamanan, dan ketertiban di tempat pemungutan suara disebut telah dilakukan secara cermat untuk menghadapi hari pemungutan suara.
Di Komune Tan Hiep, Ketua Komite Rakyat sekaligus Ketua Komite Pemilihan Komune, Le Thanh Hung, menyampaikan rencana pembentukan 45 tempat pemungutan suara yang sesuai dengan 45 daerah pemilihan. Anggota tempat pemungutan suara dipilih dari individu yang dinilai terhormat, bermoral baik, dan memiliki tanggung jawab tinggi. Pertemuan konsultatif pertama di komune tersebut menyepakati jumlah perwakilan Dewan Rakyat komune periode 2026–2031 sebanyak 27 orang.
Di tingkat kecamatan, distrik, dan zona khusus, panitia pemilihan menerbitkan pengumuman penerimaan berkas pencalonan serta mengumumkan secara terbuka waktu, lokasi, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan. Langkah ini ditujukan untuk memudahkan warga menggunakan hak mencalonkan diri. Proses penerimaan, bimbingan, dan verifikasi berkas dilakukan secara terbuka, demokratis, dan sesuai ketentuan. Pertemuan untuk menghimpun pendapat pemilih di tempat tinggal dan tempat kerja terkait calon yang dinominasikan juga dilaksanakan agar pandangan masyarakat tercermin secara jujur.
Bersamaan dengan tahapan teknis tersebut, kegiatan sosialisasi pemilu dilakukan serentak dan beragam oleh berbagai tingkatan dan sektor. Media berita provinsi, sistem radio lokal, serta situs web setempat membuka rubrik khusus untuk menyebarkan informasi resmi. Upaya ini disebut berkontribusi membangun antusiasme dan kepercayaan masyarakat menjelang penyelenggaraan pemilu, yang dipandang sebagai peristiwa politik penting negara dan diharapkan berlangsung sukses sebagai “Hari Pemilu Nasional”.
