Perombakan program pendanaan demokrasi “Demokratie leben!” di Jerman memicu kekhawatiran di kalangan organisasi masyarakat sipil, terutama kelompok-kelompok kecil yang bergantung pada dukungan dana untuk menjalankan kegiatan mereka. Sejumlah pihak menilai perubahan yang terjadi secara mendadak dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan kerja organisasi di lapangan.
Seorang perwakilan organisasi kecil menilai lembaga semacam itu umumnya tidak memiliki cadangan dana memadai untuk melewati masa transisi. Menurutnya, perubahan yang tiba-tiba bisa berdampak lebih berat, bahkan mengancam kelangsungan organisasi, dibandingkan lembaga besar yang lebih mapan.
Di tengah situasi tersebut, Menteri Pendidikan Karin Prien menyarankan organisasi dan inisiatif yang terdampak untuk kembali mengajukan proposal. Dalam pernyataannya di Bundestag, ia mengatakan pemerintah mengundang semua pihak yang selama ini terlibat dan merasa sejalan dengan tujuan program untuk mengajukan kembali permohonan.
Prien juga menegaskan pandangannya bahwa ekstremisme sayap kanan merupakan ancaman terbesar bagi demokrasi Jerman. Namun, ia menambahkan bahwa peningkatan antisemitisme secara drastis tidak boleh diabaikan, begitu pula ekstremisme sayap kiri serta kebencian terhadap kelompok tertentu.
Di parlemen, perdebatan mengenai penataan ulang program ini berlangsung tajam. Anggota parlemen dari Partai Kiri, Clara Bünger, menyebut langkah tersebut sebagai skandal. Dalam debat, ia menuduh Prien memberi label “kiri” pada nilai-nilai dasar demokrasi. Bünger menilai proyek-proyek yang selama ini didanai terbukti efektif dan justru karena itu menjadi sasaran kritik, tidak hanya dari Partai Alternatif bagi Jerman (AfD), tetapi juga semakin dari kubu konservatif CDU-CSU.
Pernyataan itu merujuk pada pertanyaan parlementer dari CDU-CSU pada Februari 2025 yang meminta pemerintah saat itu di bawah Kanselir Olaf Scholz (SPD) menjelaskan organisasi nonpemerintah mana saja yang menerima dana dari program “Demokratie leben!”. Permintaan tersebut disebut muncul setelah gelombang protes massal di berbagai wilayah Jerman, menyusul dorongan kebijakan migrasi yang lebih ketat di Bundestag oleh kubu konservatif bersama sebagian pihak dari AfD.
Sementara itu, Fatma Celik dari jaringan pascamigran Neue Deutsche Organisationen (ndo) menyatakan harapannya agar, meskipun diliputi ketidakpastian, proyek-proyeknya masih dapat memperoleh manfaat dari program tersebut pada masa mendatang. Ia menekankan perlunya aliansi solidaritas, intervensi publik, dan dialog politik untuk membuka peluang perbaikan.
