Rangkaian penjarahan rumah yang disebut milik sejumlah pejabat negara terjadi beruntun sejak 30 Agustus hingga 31 Agustus dini hari, di tengah bentrokan yang terus berlangsung antara massa dan aparat di berbagai daerah. Situasi ini memunculkan kekhawatiran sejumlah pakar bahwa eskalasi kerusuhan dapat mengarah pada krisis sosial-politik yang mengingatkan pada peristiwa 1998.
Di Yogyakarta, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta bernama Rheza Sendy Pratama (21) dilaporkan meninggal dunia setelah bentrok dengan aparat di sekitar Polda DIY pada Minggu (31/08). Ayah korban, Yoyon Surono, mengatakan putranya tewas dalam keadaan babak belur. Yoyon juga menuturkan bahwa saat mengambil jenazah di rumah sakit, ia diminta menandatangani surat pernyataan yang pada intinya menyebut kejadian itu sebagai “murni musibah” dan keluarga “tidak akan menuntut kepada pihak mana pun.”
Dalam sebuah rekaman video, Rheza terlihat mengendarai sepeda motor sambil bertelanjang dada dan memacu kendaraan ke arah pasukan kepolisian bersenjata lengkap. Ketua BEM Amikom, Alvito Afriansyah, menyebut motor Rheza mogok lalu jatuh di tengah situasi yang disebutnya terdapat gas air mata. Menurut Alvito, teman yang dibonceng Rheza lari, sementara Rheza terjatuh. Dalam sejumlah video lain yang beredar, sejumlah polisi tampak mengangkut Rheza yang terlihat lemah. Tak lama kemudian keluarga menerima kabar bahwa Rheza telah meninggal, dan jenazah diambil dari RS dr. Sardjito. Rheza dimakamkan pada Minggu (31/08) sore.
Hingga berita ini disusun, Polda DIY belum mengonfirmasi dugaan keterlibatan personel mereka dalam kematian Rheza. Juru Bicara Polda DIY Kombes Ihsan sebelumnya menyampaikan bahwa pada Sabtu (30/08) sekitar 50 orang menyerang kantor Polda DIY. Ihsan menuding kelompok tersebut menyerang polisi menggunakan petasan, bom molotov, dan batu.
Wakil Rektor Amikom Yogyakarta Ahmad Fauzi menyatakan keprihatinannya atas peristiwa itu dan menyebut aparat kepolisian serta para pengunjuk rasa semestinya sama-sama menahan diri.
Hingga Minggu (31/08) malam, sedikitnya enam orang dilaporkan meninggal dalam rangkaian unjuk rasa di berbagai kota selama empat hari terakhir. Selain Rheza, korban tewas yang disebut adalah Affan Kurniawan di Jakarta, serta lima orang di Makassar, yakni Sarina Wati, Saiful Akbar, Rusdamdiansyah, dan Muhammad Akbar Basri.
Di saat yang sama, rumah yang disebut milik Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan disasar massa pada Minggu (31/08) dini hari. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah orang mendatangi rumah tersebut di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dengan berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor. Video lain menunjukkan orang-orang mengangkut barang dari rumah itu, seperti kursi, guci, hingga lukisan.
Sebelumnya, rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya juga dilaporkan menjadi sasaran penjarahan. Kantor berita Antara melaporkan perabot rumah tangga, pakaian, dan barang elektronik tampak berserakan di lantai rumah Eko Patrio, disertai serpihan kaca pintu dan jendela yang pecah. Beberapa orang terlihat membawa barang seperti kursi, lampu, koper, speaker studio, dan kasur keluar dari rumah tersebut. Antara juga melaporkan petugas keamanan dan aparat berseragam loreng yang bersiaga tampak tak bisa berbuat banyak ketika orang terus berdatangan.
Sementara itu, Uya Kuya menyatakan menerima rumahnya yang berada di Duren Sawit, Jakarta Timur, dijarah massa. Ia mengatakan yang membuatnya sedih adalah kucing-kucing ikut dijarah.
Rumah Eko Patrio dan Uya Kuya disebut menjadi sasaran setelah rumah Ahmad Sahroni didatangi massa. Meski awalnya massa disebut berniat berunjuk rasa, situasi berubah menjadi penjarahan. Tribunnews melaporkan benda-benda hingga peralatan dapur mewah disebut ludes dibawa kabur, termasuk perabot, barang elektronik, dokumen penting, serta koleksi pribadi seperti patung figur Iron Man dan Spider-Man. Sahroni dikabarkan tidak berada di rumah saat kejadian dan disebut bepergian ke luar negeri.
Di tengah situasi tersebut, Partai NasDem dan PAN mengumumkan penonaktifan sejumlah kadernya dari DPR efektif 1 September 2025. Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai anggota DPR dari fraksi NasDem, yang disebut terkait pernyataan kontroversial mengenai kebijakan kenaikan tunjangan DPR di tengah gelombang demonstrasi. Dari PAN, Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi mengumumkan pencopotan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR. Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menyebut sudah ada maklumat partai agar kader dan anggota dewan menyampaikan pernyataan yang peka dan berempati, serta menyatakan partainya menolak tunjangan perumahan anggota dewan. Eddy juga menyoroti dugaan adanya “penumpang gelap” dalam aksi unjuk rasa yang merusak fasilitas umum, membakar, hingga menjarah, seraya menyatakan keyakinannya bahwa pengunjuk rasa hanya ingin menyampaikan aspirasi tanpa niat merusak.
Kerusuhan juga dilaporkan meluas di sejumlah daerah. Disebutkan bahwa gelombang protes dipicu oleh tewasnya pengemudi ojek berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, yang dilaporkan dilindas kendaraan taktis polisi. Para demonstran dilaporkan membakar gedung DPRD di Nusa Tenggara Barat, Pekalongan, dan Cirebon. Protes juga terjadi di Bali, Surabaya, Mataram, Semarang, Cirebon, dan Yogyakarta pada Sabtu (30/08).
Di Makassar, sebuah gedung DPRD dilaporkan dibakar dan mengakibatkan setidaknya tiga orang tewas serta beberapa orang luka-luka. Sejumlah korban disebut terjebak di dalam gedung yang terbakar. Di Jakarta, massa dilaporkan memaksa masuk dan menjarah barang-barang mewah dari rumah beberapa anggota DPRD yang sebelumnya melontarkan pernyataan tidak simpatik kepada pengunjuk rasa yang mengkritik gaji dan tunjangan tinggi.
Kerusuhan tersebut mendorong Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke China dan berjanji memantau situasi secara langsung serta mencari solusi. Tujuh anggota Brimob dilaporkan ditahan terkait kasus Affan Kurniawan, sementara pihak berwenang meluncurkan penyelidikan kriminal. Di tengah kekhawatiran mobilisasi massa secara langsung, TikTok menangguhkan fitur siaran langsung di Indonesia “selama beberapa hari ke depan” untuk membatasi konten yang berpotensi menghasut.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Minggu (31/08) siang, Presiden Prabowo kembali menekankan perintah untuk “menindak tegas upaya pengerusakan dan penjarahan sesuai hukum yang berlaku”. Ia menyebut muncul gejala tindakan di luar hukum yang bahkan mengarah pada makar dan terorisme. Prabowo juga menuding adanya intervensi dan upaya adu domba dari pihak-pihak yang “tidak ingin Indonesia sejahtera dan bangkit”.
Prabowo menyatakan penyampaian pendapat dapat dilakukan secara damai, namun jika berujung anarkis, disertai perusakan dan memicu korban jiwa, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Ia menegaskan negara wajib hadir melindungi rakyat, serta meminta DPR bertemu dengan tokoh masyarakat dan tokoh mahasiswa untuk mendengar aspirasi.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dalam pernyataan resmi pada Minggu (31/08) petang, menyebut aparat TNI dan Polri diberikan hak agar tidak ragu mengambil “tindakan terukur dan tegas”. Ia mengatakan Presiden menegaskan penindakan secara hukum terhadap pelanggaran kriminal berupa perusakan benda, fasilitas umum, dan harta milik pribadi. Sjafrie juga menyatakan bila terjadi hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, petugas tidak ragu mengambil tindakan tegas.
Peneliti senior CSIS, Vidhyandika Djati Perkasa, menilai kekacauan belakangan terjadi karena kevakuman kepemimpinan yang membuat eskalasi cepat memanas dan menyebar. Menurutnya, Indonesia saat ini tidak memiliki “trusted leadership” baik dari eksekutif maupun legislatif, yang ia sebut sebagai sumber kekacauan. Ia menilai situasi ini seharusnya menjadi pelajaran bagi DPR agar tidak arogan dan tidak meremehkan suara rakyat.
Vidhyandika menyayangkan langkah Presiden yang menginstruksikan aparat menindak tegas, di tengah informasi yang beredar soal pemadaman lampu di area aksi hingga penggunaan peluru karet. Ia mempertanyakan jika hal itu benar, mengapa kekerasan yang ditonjolkan, bukan penyelesaian akar masalah. Ia juga mengingatkan penjarahan yang meluas berpotensi menyasar sesama warga yang tidak terkait.
Ia mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang jelas untuk menjaga legitimasi, dan meminta tokoh berpengaruh ikut memberi arahan agar situasi tenang. Ia juga menilai perlu evaluasi program-program yang menyedot anggaran namun manfaatnya tidak dirasakan masyarakat, serta mengingatkan soal kesenjangan ekonomi. Meski menegaskan penjarahan tidak dapat dibenarkan, Vidhyandika menilai pemerintah perlu berbenah dalam sikap dan kebijakan, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Ia juga menyebut menangkap pola yang mirip dengan situasi 1998, ketika ketimpangan ekonomi dan ketidakpekaan pejabat memicu kemarahan yang kemudian berkembang menjadi pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan.
Secara terpisah, Hendardi dari Setara Institute menegaskan penjarahan tidak pernah dibenarkan oleh hukum dan bukan bentuk demonstrasi. Ia membedakan aksi demonstrasi damai oleh mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan elemen sipil lain dengan aksi anarkis pada malam hingga dini hari. Menurut Hendardi, pola aksi anarkis disebut hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih, sementara kerumunan massa anarkis merupakan fakta permukaan. Ia menyebut adanya “kontestasi kepentingan” yang diduga menggerakkan massa, seperti ketegangan elite, kontestasi kekuasaan, avonturir politik, dan conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor pendorong sehingga aksi damai tereskalasi menjadi anarki.
Hendardi juga mengingatkan pemulihan harus segera dilakukan agar tidak memicu lahirnya kebijakan represif baru seperti darurat sipil atau darurat militer, serta menekankan momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi.
Dari sisi ekonomi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memperingatkan bahwa ketidakstabilan sosial-politik yang berlanjut dapat berdampak tidak hanya pada pasar saham, tetapi juga nilai tukar rupiah dan iklim investasi. Ia menilai eskalasi yang terjadi merupakan puncak gunung es dari persoalan fundamental ekonomi yang belum teratasi, dan menyebut indikator ekonomi Indonesia sudah menurun sebelum gelombang demonstrasi. Bhima menilai krisis politik yang bertemu masalah ekonomi bisa menjadi pra-krisis multi sektor dan multi dimensi, yang menurutnya dapat sama buruknya dengan krisis 1998.
Bhima juga menilai eskalasi berpotensi berlanjut dan membuat investor berpikir ulang. Ia memprediksi pemulihan ekonomi dapat menyerupai huruf L, yakni pemulihan yang lambat dan sulit kembali mencapai pertumbuhan 5% dalam waktu lama. Ia menambahkan dampak pada masyarakat dapat berupa melemahnya UMKM, sulitnya lapangan kerja, hingga pengangguran usia muda yang merujuk data ILO mencapai 13% di Indonesia. Bhima juga menyebut kendali berada pada Presiden Prabowo untuk merombak tim ekonomi dan mengubah postur APBN agar tidak terlalu berat pada program populis, serta mendorong kajian ulang perluasan basis pajak dengan fokus pada pajak kekayaan kelompok atas, pajak produksi batu bara, dan penutupan kebocoran pajak.
Di tengah rangkaian kejadian ini, aparat dan pemerintah menghadapi tekanan untuk memulihkan situasi keamanan, memastikan akuntabilitas atas jatuhnya korban jiwa, serta merespons tuntutan publik tanpa memperluas kekerasan dan kerusakan.
