BOGOR — Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara aktivitas usaha tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Dampak paling terasa adalah berhentinya operasional truk tambang yang biasanya melintasi Parung Panjang, seiring produksi perusahaan tambang yang dihentikan sementara.
Sejumlah warga menyambut baik kondisi lalu lintas yang dinilai lebih lancar. Elisa (46), misalnya, mengaku senang karena dalam beberapa hari terakhir jalanan tidak lagi macet akibat truk tambang. “Ya senang gitu, enggak macet gitu kendaraannya. Bagus sekarang,” kata Elisa saat ditemui, Rabu (1/10/2025).
Menurut Elisa, berkurangnya truk tambang juga membuat debu jalanan yang sebelumnya kerap menyelimuti ruas-ruas jalan di Parung Panjang ikut menurun. Ia menilai kemacetan menjadi persoalan utama, terutama pada jam berangkat sekolah dan kerja. “Debu juga enggak begitu banyak, yang penting macetnya itu. Macet kalau pas ada truk, kalau pagi tuh anak-anak sekolah susah, (berangkat) kerja juga macet, sore juga sama,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan Andri (20), pedagang gorengan di pinggir Jalan M Toha, Parung Panjang. Ia menilai kondisi jalan menjadi lebih lengang dan polusi debu berkurang sejak truk tambang tidak melintas. “Menurut saya lebih bagus, enggak ada polusi, jalan enggak macet,” tutur Andri.
Namun, tidak semua warga sepakat. Hari Setiawan menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai berdampak pada kelompok masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas tambang, seperti kuli, sopir truk, dan pedagang. Ia meminta pemerintah meninjau kembali surat edaran penghentian sementara tersebut, terlebih jika penutupan berlangsung hingga Desember. “Saya minta ke pemerintah ditinjau kembali surat edaran tersebut, apalagi akan ditutup sampai Desember, akan menjadi bumerang. Kami dibenturkan di bawah, yang salah ini pemerintah sebenarnya, kenapa kami dibenturkan gitu kan,” ucapnya.
Hari menyebut ada sejumlah opsi jalan tengah, seperti pembatasan jumlah truk atau penambahan personel Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas angkutan tambang. Meski begitu, ia menilai solusi utama yang paling efektif adalah pembangunan jalan khusus tambang. “Jalan khusus tambang harga mati,” tegasnya.
Ia berharap setelah kebijakan penghentian sementara dikaji ulang, pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat duduk bersama untuk menentukan langkah lanjutan. “Apalagi Gubernur belum pernah nginjek ke Cigudeg, ya, alangkah baiknya ditinjau dan direvisi,” tuturnya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan penutupan sejumlah tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, merupakan langkah untuk menjaga ketenangan hidup masyarakat. Meski kebijakan tersebut menuai protes dari penambang, pengusaha angkutan, hingga sopir truk, ia menyatakan keputusan diambil demi kepentingan yang lebih luas.
“Saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai aspirasi seluruh warga Cigudeg dan yang kecewa, terutama karena tambang di sana ditutup. Pasti di situ ada para pekerja, kemudian sopir truk, dan berbagai kalangan,” kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/10/2025).
Dedi mengakui aktivitas tambang di wilayah tersebut telah berlangsung lama dan menghasilkan keuntungan besar bagi sebagian pihak. “Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih,” ucapnya.
Di sisi lain, ia menyoroti kerugian sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat sekitar, mulai dari kerusakan jalan, debu, kebisingan, hingga kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa lagi diabaikan. “Kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah,” ucap Dedi.
