Akhsanul Khalis M.P.A., alumni Magister Administrasi Publik (Konsentrasi Kebijakan Publik) Universitas Gadjah Mada (UGM), menyoroti perbedaan cara sebagian masyarakat menafsirkan penyebab banjir, khususnya di Aceh. Ia menyebut, secara umum literatur tentang banjir mudah ditemukan melalui jurnal ilmiah maupun buku hasil penelitian, yang mayoritas menyimpulkan banjir berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup dan kesalahan tata ruang.
Namun, ia mencatat adanya pandangan berbeda di Aceh, yakni keyakinan sebagian kelompok masyarakat bahwa konser musik menjadi penyebab bencana banjir. Menurutnya, keyakinan tersebut tetap patut dihargai, terlebih masyarakat Aceh dikenal religius dan beradab.
Dalam tulisannya, Akhsanul juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap konser musik yang menampilkan perilaku yang ia nilai menyimpang, seperti joget-jogetan, mabuk-mabukkan, atau menampilkan perempuan “sexy nan erotis” di atas panggung. Ia berpendapat, perilaku semacam itu dapat dipandang sebagai sesuatu yang berpotensi “mengundang bala (bencana)” serta menghilangkan keberkahan suatu negeri.
Ia membedakan jenis bencana yang dianggap datang tanpa campur tangan manusia—seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan angin topan—dengan bencana yang dalam pemahaman sebagian masyarakat dikaitkan dengan perilaku hura-hura dan kemaksiatan. Dalam “kamus antropologi” masyarakat Aceh, ia menulis, “bala” dipahami sebagai bencana yang datang karena ulah tersebut. Sementara itu, musibah yang terjadi tanpa kaitan perilaku menyimpang dipandang sebagai ketentuan Sang Pencipta untuk menguji kesabaran.
Meski demikian, Akhsanul mempertanyakan mengapa konser musik kerap dianggap sebagai penyebab tunggal dalam konteks banjir. Ia menilai masyarakat terkadang membangun narasi yang kurang rasional tentang bencana banjir.
Menurutnya, jika ada penolakan terhadap konser musik, pelarangan dapat dilakukan tanpa menghubungkannya sebagai penyebab banjir. Ia menegaskan bahwa banjir tidak terlepas dari ulah manusia yang merusak lingkungan.
Ia juga menilai bencana banjir seharusnya menjadi momentum untuk merespons dengan cara berpikir kritis agar isu-isu penting terkait banjir tidak terlupakan. Akhsanul kemudian mengaitkan hal ini dengan teori governmentality yang ia rujuk dari Lemke (2000), yakni kondisi kemampuan individu mempelajari dan melakukan kontrol terkait isu politik dan eksploitasi ekonomi negara.
Ia merujuk pemikiran antropolog Tania Li dalam buku The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia (2012), yang menekankan bahwa ketika sebuah kebijakan tidak disertai kritik dan terjadi pembiaran, kondisi itu membuka celah bagi kapitalisme untuk menguasai dan mengeksploitasi. Dalam pandangannya, fokus perdebatan yang keliru dapat membuat pihak perusak hutan justru diuntungkan.
Akhsanul menyebut para kapitalis semakin bebas mengeksploitasi alam dengan merusak ekosistem hutan tanpa merasa bersalah. Ia menambahkan, dalam logika kapitalisme, spiritualitas tidak menjadi pertimbangan karena yang diutamakan adalah keuntungan materi.
Ia juga mengutip aktivis lingkungan Naomi Klein dalam buku The Shock Doctrine: The Rise of The Disaster Capitalism (2007) dengan frasa “blank is beautiful”, untuk menggambarkan bagaimana kerusakan habitat seperti hutan yang gundul dapat dipandang sebagai peluang bagi eksploitasi baru.
