Inggris menggelar pembicaraan virtual dengan lebih dari 40 negara untuk membahas strategi membuka kembali Selat Hormuz, di tengah blokade de facto yang diberlakukan Iran. Selat ini merupakan jalur penting yang pada masa damai dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia dari negara-negara Teluk.
Iran, yang wilayah perairannya mencakup bagian selat tersebut, menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran dengan serangan ke Teheran pada 28 Februari.
Penutupan jalur ini memicu lonjakan harga minyak global hingga melampaui 100 dolar AS per barel, naik sekitar 40 persen dibandingkan sebelum perang. Dampaknya terasa di berbagai negara, terutama di Asia, yang mulai melakukan penghematan bahan bakar dan mengurangi produksi industri. Pada Kamis, Malaysia bahkan memerintahkan seluruh pegawai negeri bekerja dari rumah untuk menghemat energi.
Amerika Serikat tidak ikut serta dalam pembicaraan tersebut. Presiden Donald Trump mengatakan pekan ini bahwa membuka kembali Selat Hormuz bukan tanggung jawab negaranya, dan meminta negara-negara Eropa untuk “mencari minyak mereka sendiri”.
Pertemuan dipimpin Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper dalam konferensi video yang dimulai pada tengah hari Kamis. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sebelumnya menyatakan bahwa negara-negara yang telah menandatangani pernyataan kesiapan untuk “berkontribusi dalam upaya yang tepat guna memastikan jalur aman melalui Selat Hormuz” akan terlibat dalam diskusi.
Sejumlah negara yang disebut ikut serta antara lain Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Kanada, Australia, dan Uni Emirat Arab. Dalam perkembangan terbaru, negara-negara Eropa yang semula menolak terlibat karena khawatir terseret ke dalam perang, akhirnya memutuskan bergabung seiring konflik berlanjut dan harga minyak serta gas meningkat secara global.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengkritik sekutu-sekutunya, termasuk Inggris, yang menurutnya “menolak terlibat dalam penghancuran Iran”. Ia juga menyarankan agar mereka membeli bahan bakar dari AS atau ikut terlibat dalam perang yang meningkat. “Anda harus mulai belajar berjuang sendiri, AS tidak akan membantu lagi, seperti Anda tidak membantu kami. Iran pada dasarnya sudah hancur. Bagian tersulit sudah selesai. Pergilah cari minyak Anda sendiri!” tulisnya.
Menjelang pembicaraan, Starmer mengatakan agenda pertemuan mencakup penilaian terhadap langkah diplomatik dan politik yang memungkinkan untuk memulihkan kebebasan navigasi, menjamin keselamatan kapal dan awak yang terjebak, serta melanjutkan pergerakan komoditas penting.
Starmer juga menyebut bahwa setelah pertemuan itu, para perencana militer akan dikumpulkan untuk membahas bagaimana kemampuan mereka dapat digunakan guna membuat selat kembali aman setelah pertempuran berakhir. Rencana pembukaan kembali selat mencakup pembersihan ranjau laut, serta tahap lanjutan berupa perlindungan kapal tanker saat melintas.
Seorang analis dari University of York menilai pertemuan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa negara-negara selain Amerika Serikat tetap berkomitmen menempuh jalur diplomasi guna menormalkan situasi.
Namun, Starmer mengakui bahwa membuka kembali Selat Hormuz “tidak akan mudah”. Sejak perang dimulai, Iran menuntut pengakuan internasional atas haknya mengendalikan Selat Hormuz sebagai salah satu dari lima syarat gencatan senjata.
Iran dilaporkan hanya mengizinkan beberapa kapal dari negara yang dianggap “bersahabat” untuk melintas, seperti India, Pakistan, Malaysia, dan China. Negara-negara lain juga disebut berupaya membuat kesepakatan dengan Iran agar kapal mereka dapat melintas dengan aman.
Di sisi lain, parlemen Iran dilaporkan sedang mempertimbangkan undang-undang untuk menarik biaya dari kapal yang melintasi selat. Garda Revolusi Iran juga disebut telah mulai menerapkan sistem “tol” untuk mengontrol lalu lintas kapal.
Menurut seorang analis, dalam kondisi perang saat ini peluang keberhasilan koalisi yang dipimpin Inggris dinilai kecil kecuali ada kesepakatan dengan Iran. Meski demikian, koalisi tersebut dapat berperan menjaga keamanan jalur pelayaran setelah konflik berakhir apabila negara-negara anggotanya bersedia mengirim angkatan laut.
