Kematian seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan (21) memicu kemarahan dan keprihatinan publik setelah ia terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob di tengah kerumunan massa aksi di sekitar Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/08) malam. Insiden tersebut terjadi setelah massa mengambil alih situasi dalam rangkaian aksi protes buruh yang sejak pagi berlangsung di kawasan DPR.
Peristiwa itu dengan cepat menyebar luas di media sosial seiring beredarnya rekaman video. Dalam video yang diterima BBC News Indonesia, rantis terlihat tetap melaju meski korban telah terkapar. Sejumlah orang di sekitar lokasi tampak berusaha mengejar dan menghentikan kendaraan tersebut. Di ruang publik, muncul tuntutan agar pimpinan kepolisian bertanggung jawab serta desakan agar kasus ini diusut tuntas. Sejumlah seruan juga mulai bermunculan untuk menggelar unjuk rasa memprotes dugaan tindakan berlebihan aparat.
Istana Kepresidenan merespons pada malam yang sama. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Istana menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. “Kami memohon maaf atas kejadian apa pun yang sudah pasti tidak kita inginkan,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (28/08) malam. Ia menyatakan pemerintah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menyayangkan kejadian itu. Prasetyo juga meminta aparat kepolisian tetap sabar, berhati-hati dalam pengamanan, serta menahan diri.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri secara terpisah juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Dalam konferensi pers di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), ia mengatakan pihak yang terlibat telah diserahkan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim menyatakan pihaknya akan memproses perkara tersebut “seadil-adilnya”. Menurutnya, ada tujuh orang yang berada di dalam satu rantis Brimob dan kini diperiksa di Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat. “Pelaku kita sudah amankan. Saat ini dalam proses pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan Propam Mabes Polri dan Propam Korps Brimob Polri mengingat pelaku berasal dari kesatuan Brimob Polda Metro Jaya,” kata Abdul Karim. Ia menambahkan, peran masing-masing masih didalami, termasuk siapa yang mengemudikan kendaraan saat kejadian. Ketujuh anggota yang disebut diperiksa adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut.
Hingga Kamis malam, ratusan orang beratribut ojol dilaporkan mendatangi Markas Komando Brimob di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat.
Sejumlah media kemudian memberitakan latar belakang korban. Affan disebut sebagai “tulang punggung keluarga” dan tinggal bersama tujuh anggota keluarganya di rumah kontrakan berukuran 3x11 meter di salah satu gang di Menteng, Jakarta Pusat. Rumah kontrakan itu terdiri dari dua kamar: satu kamar digunakan Affan dan abangnya, sementara satu kamar lain ditempati orang tuanya. Keluarga disebut membayar sewa Rp1,2 juta per bulan.
Jenazah Affan disemayamkan di dekat kontrakan keluarganya, tepatnya di reruntuhan rumah kosong. Pada sekitar pukul 08.15 WIB, jenazah masih berada di depan rumah kontrakan, dengan rencana pemakaman sekitar pukul 09.30 WIB di pemakaman Karet Bivak. Ibu korban, Herlina, terlihat menangis di sisi jenazah. Saat politikus Anies Baswedan datang melayat, Herlina dilaporkan menjerit histeris sambil berulang kali mengatakan, “Anak saya sudah tidak ada pak.” Nenek korban, Muuzizah, menyebut Affan sebagai anak baik dan pekerja keras, serta terakhir bertemu ketika Affan mengantarkan beras ke rumahnya di Jatipulo.
Insiden maut itu terjadi dalam rangkaian unjuk rasa di sekitar Gedung DPR yang sejak pagi diawali aksi buruh. Berdasarkan pantauan wartawan BBC News Indonesia, pada Kamis (28/08) siang sebagian besar buruh yang turun ke jalan sejak pagi telah meninggalkan lokasi. Namun sekitar pukul 13.47 WIB, sejumlah mahasiswa terpantau berjalan kaki dari Palmerah menuju Gedung DPR. Mereka menyuarakan penolakan terhadap fasilitas dan tunjangan mewah anggota DPR.
Pada pukul 15.17 WIB, gelombang massa berdatangan dan berupaya merangsek ke barisan aparat di sisi kiri gerbang serta mencoba menerobos gerbang DPR. Polisi menembakkan air untuk mengurai massa. Massa kemudian membalas dengan melempari petugas menggunakan benda keras. Situasi memanas ketika aparat berupaya memukul mundur demonstran. Meriam air (water cannon) dari dalam kompleks Gedung DPR membuat massa berhamburan menyeberang jalan tol.
Pada pukul 15.35 WIB, massa mundur dari depan Gedung DPR. Polisi lalu membubarkan massa dengan membuat barikade dan mendorong mereka menjauh. Dorongan berlanjut hingga ke kolong jalan layang Pejompongan, Slipi, dekat Stasiun Palmerah, yang membuat massa terpecah. Hingga pukul 17.00 WIB, kericuhan masih terjadi di sekitar Stasiun Palmerah, dengan sebagian massa melempar kembang api, batu, atau benda keras. Sebagian peserta berpakaian bebas dan beberapa mengenakan seragam sekolah. Polisi berulang kali mengimbau massa membubarkan diri.
Kericuhan berdampak pada transportasi, termasuk layanan KRL Commuter Line. VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus, seperti dikutip dari Antara, menyebut jalur rel lintas Tanah Abang–Palmerah terdapat kerumunan massa sehingga perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari Stasiun Tanah Abang sempat dihentikan.
Di luar Jakarta, aksi buruh juga digelar serentak di berbagai kota. Seorang pimpinan organisasi buruh menyebut ada enam tuntutan, antara lain kenaikan upah minimum, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penghapusan sistem outsourcing. Mereka juga mendesak DPR segera mengesahkan RUU ketenagakerjaan, serta menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan revisi Undang-Undang Pemilu.
Di Jakarta, buruh mulai berkumpul di depan TVRI sejak pukul 09.30 WIB sebelum berjalan menuju Gedung DPR. Dalam aksi, salah seorang buruh bernama Surmi menegaskan tuntutan kenaikan upah dan menyinggung perbandingan dengan kenaikan tunjangan DPR. Buruh perempuan seperti Titin Nurlina Sari juga mengeluhkan pendapatan yang banyak terserap untuk biaya sekolah anak, hingga terpaksa meminjam uang kepada rentenir.
Usai penyampaian tuntutan, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkit pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 1 Mei mengenai penghapusan outsourcing. Ia menyebut kebijakan itu belum dijalankan karena Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya belum dicabut. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pekerja alih daya sudah tidak ada, yang ada adalah “jenis pekerjaan yang dibatasi”.
Menanggapi tuntutan buruh, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penetapan upah minimum dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan kajian dan partisipasi bermakna, yang kemudian dibawa ke Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Saat ditanya apakah formula penetapan upah minimum 2026 akan sama seperti 2025, ia tidak berkomentar dan menyebut formulanya masih dikaji.
Aksi buruh juga berlangsung di Semarang, Bandung, dan Medan. Di Semarang, Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) mendatangi kantor DPRD dan menyuarakan penghapusan outsourcing serta kritik terhadap tunjangan DPR. Di Bandung, massa buruh menuntut kenaikan UMK 8,5% hingga 10,5% dan meminta PTKP dinaikkan menjadi Rp7,5 juta, serta mendesak pembentukan Satgas PHK. Di Medan, buruh menyampaikan tuntutan kenaikan upah 10,5%, program perumahan murah, dan kritik terhadap perilaku sejumlah pejabat. Aksi di Medan berlangsung sekitar dua jam dan dilaporkan berjalan lancar, dengan perwakilan DPRD Sumatra Utara Abdul Rahim Siregar menemui massa.
Di tengah rangkaian demonstrasi tersebut, insiden tewasnya Affan Kurniawan menjadi sorotan utama dan memicu tekanan publik agar proses pemeriksaan internal terhadap tujuh anggota yang berada di rantis Brimob dilakukan secara transparan dan tuntas.
