Pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ASRC), Ikhawanul Marif, menilai teknologi artificial intelligence (AI) tidak dapat menggantikan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama dari sisi humanisme, seperti membuka ruang dialektika dan menerima aspirasi publik.
Ikhawanul mengatakan, munculnya fenomena wacana anggota DPR digantikan AI dinilai wajar terjadi di Indonesia. Ia menyebut, persepsi publik terhadap kinerja DPR yang dinilai tidak optimal dan korup memicu reaksi sarkasme, termasuk dorongan agar peran anggota dewan digantikan oleh AI.
Karena itu, ia menekankan DPR perlu memperbaiki kinerja untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan amanah di parlemen.
“Fenomena yang wajar di era digitalisasi dan perkembangan AI dan ada menurunnya kepercayaan publik terhadap aktor politik, pemerintah, DPR karena ini didorong ada daya beli yang menurun, ekonomi yang melambat. fenomena ini seperti gayung bersambut,” ujarnya saat mengudara di Program Wawasan Polling Radio Suara Surabaya, Kamis (22/1/2026).
Meski demikian, Ikhawanul menilai fungsi politik DPR sebagai wadah aspirasi tetap tidak bisa digantikan oleh AI. Menurutnya, penyaluran dan penyelesaian persoalan sosial melalui kerja-kerja parlemen membutuhkan dialektika dan perdebatan yang melibatkan emosi serta pemahaman sosial—unsur yang tidak dimiliki mesin.
Ia juga menilai publik perlu mendapatkan penjelasan tentang cara kerja AI. Menurutnya, AI merupakan program hasil kemajuan teknologi yang tetap diprogram manusia, sehingga tidak bisa disandingkan begitu saja dengan konteks politik, khususnya peran DPR.
“Publik harus dijelaskan bagaimana AI itu bekerja, ini adalah sebuah program atau produk dari kemajuan teknologi yang diprogram manusia sendiri sementara kita tidak bisa membandingan dengan konteks politik, khususnya DPR yang menjadi isu hari ini,” katanya.
Ia melanjutkan, “Kalau kita bicara soal DPR, politik real itu artinya ada dealiktika yang dibangun oleh aktor politik ada dialog, diskusi, perdebatan. Nah ini yang mungkin akan sangat sulit ditemukan dalam sebuah program tersusun yang namanya AI itu.”
Ikhawanul juga menyinggung adanya kajian yang menilai penggunaan AI secara berlebihan berpotensi menghambat pertumbuhan manusia dan membuat pengembangan potensi menjadi tidak optimal.
“Sebagian penelitian atau kajian mengatakan bahwa sebetulnya AI ini menjadi satu ancaman serius dan menghambat pertumbuhan manusia itu sendiri,” ungkapnya.
Dalam konteks politik, ia menilai peran AI lebih tepat sebagai alat penyederhana proses, misalnya untuk memangkas kerumitan birokrasi. Sementara itu, fungsi pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan tetap semestinya dijalankan manusia.
“Bahwa penggunaan AI di beberapa negara Eropa itu tidak dalam konteks pengambilan kebijakan. Tapi bagaimana pengaturan sistem administrasi, kemudian juga alur birokrasi seperti itu,” ujarnya.
