Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Jurnasin menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) nasional.

Menurut Eddy, kehadiran DSI dapat membawa manfaat besar, khususnya dalam pengelolaan ekspor dan devisa hasil ekspor. Ia menilai, dari sisi tata kelola (governance) maupun pengelolaan arus kas, DSI berpeluang mendorong proses yang lebih transparan dan efektif.

“Kehadiran DSI secara konseptual dan governance dapat bermanfaat besar. Selain governance dan cash flows menjadi lebih transparan dan efektif, arus informasi dan kebijakan juga dapat menjadi lebih cepat dan jelas,” ujar Eddy.

Meski demikian, Eddy menekankan bahwa tantangan terbesar pembentukan DSI berada pada tahap implementasi di lapangan. Ia menyoroti adanya berbagai lembaga pendukung ekspor yang selama ini telah dibentuk pemerintah melalui Kementerian Perdagangan maupun kementerian lainnya, seperti export centers dan free trade agreement centers.

Ia mempertanyakan bagaimana posisi lembaga-lembaga tersebut setelah DSI dibentuk. “Yang menjadi PR adalah selama ini Kemendag dan berbagai kementerian lain sudah memiliki export centers, free trade agreement centers, dan berbagai nama lainnya yang sejenis. Apakah berbagai institusi tersebut akan di-merged ke dalam DSI? Maksudnya, perlu corporate strategy mengenai vertical integration agar tidak terjadi overlapping dan kebingungan bagi para pengusaha,” katanya.

Eddy menilai, jika implementasi dilakukan secara tepat, koordinasi kebijakan serta distribusi informasi antarlembaga dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Namun, ia mengingatkan perlunya strategi korporasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kebingungan bagi pelaku usaha.