Rivalitas politik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kerap dikaitkan dengan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan belum mereda dalam waktu dekat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai konflik yang terus berlanjut tidak akan menguntungkan kedua pihak. Ia mengatakan, meski konflik bisa memperkuat solidaritas dan konsolidasi internal partai, dampak di ruang publik justru berpotensi mengurangi simpati.
“Mestinya menurut saya, konflik seperti ini tidak perlu dilestarikan karena akan merugikan kedua belah pihak. Secara internal partai memang dapat menguatkan solidaritas dan konsolidasi karena itu fungsi konflik,” kata Iwan, Minggu (31/5/2026). “Namun secara eksternal, konflik seperti ini akan membuat publik kehilangan empati dan respek,” lanjutnya.
Iwan memprediksi pertentangan PDIP dan PSI—yang sering dipersepsikan sebagai rivalitas Megawati dan Jokowi—akan terus mewarnai dinamika politik nasional hingga Pemilu 2029. Menurutnya, sejumlah kritik yang disampaikan PDIP kepada Jokowi dan PSI merupakan bagian dari upaya mengurangi pengaruh politik Jokowi menjelang kontestasi politik berikutnya.
Ia mencontohkan pernyataan PDIP yang menyoroti kegagalan PSI menembus parlemen pada Pemilu 2024, meski saat itu Jokowi masih menjabat presiden. Iwan menilai narasi tersebut berpotensi mengganggu agenda politik yang sedang dijalankan Jokowi bersama PSI.
“Pernyataan PDIP bahwa Jokowi saat berkuasa pun tidak bisa mengantarkan PSI ke parlemen tentu akan mengganggu agenda safari politik Jokowi di berbagai daerah bersama PSI, karena itu merupakan upaya untuk mendelegitimasi pengaruh politik Jokowi,” ujarnya. “Termasuk pernyataan yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli. Itu juga dapat mengganggu fokus agenda politik yang sedang dijalankan,” tambahnya.
Terkait agenda “Jokowi Returns” yang disebut akan berkeliling Indonesia bersama PSI, Iwan menilai langkah tersebut sebagai upaya membangun identitas politik baru di tengah masyarakat. Ia menyebut safari politik itu juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan hingga tingkat akar rumput bahwa Jokowi tidak lagi menjadi bagian dari PDIP dan kini memiliki kedekatan politik dengan PSI.
“Agenda itu juga bertujuan meruntuhkan persepsi masyarakat bahwa Jokowi masih identik dengan PDIP, sekaligus menegaskan bahwa saat ini dirinya berada dalam satu barisan politik dengan PSI,” kata Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menilai Jokowi masih memiliki modal politik yang besar meski tidak lagi menjabat presiden. Menurutnya, tingkat penerimaan publik yang masih tinggi serta pengaruh politik yang tersisa di pemerintahan menjadi faktor yang dapat dimanfaatkan PSI untuk meningkatkan elektabilitas menuju Pemilu 2029.
“Harus kita akui, secara politik Jokowi masih memiliki pengaruh dan approval rating yang cukup tinggi sebagai mantan presiden dua periode. Sisa-sisa kekuatan politik Jokowi di Kabinet Prabowo-Gibran pun menurut saya masih cukup besar,” tuturnya.
Dengan modal tersebut, Iwan menilai PSI memiliki peluang menembus parlemen pada Pemilu 2029 dan menjadi partai yang lebih diperhitungkan. Namun, ia menekankan tantangan terbesar Jokowi adalah membuktikan bahwa pengaruh politiknya masih efektif untuk mendongkrak suara PSI.
“Pertanyaan besarnya adalah, jika saat Jokowi berkuasa selama 10 tahun PSI tidak berhasil lolos ke Senayan, apakah dengan statusnya sebagai mantan presiden saat ini ia mampu membawa PSI masuk parlemen? Itu yang harus dibuktikan,” pungkas Iwan.
