Malang – Respons Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terhadap kritik Dino Patti Djalal mengenai frekuensi kunjungan luar negeri yang dinilai membebani APBN memicu perdebatan publik. Salah satu bagian yang disorot adalah pernyataan Teddy yang menyinggung masa jabatan Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama tiga bulan.
Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) sekaligus pengamat public relations dan komunikasi publik, Maulina Pia Wulandari, menilai respons tersebut merupakan campuran antara klarifikasi substantif dan sindiran personal. Menurutnya, penyebutan masa jabatan Dino tidak relevan dengan pertanyaan publik terkait kunjungan presiden.
“Saya rasa respon Teddy dengan menyinggung masa jabatan 3 bulan Dino itu tidak menjawab pertanyaan soal kunjungan presiden,” ujar Pia, dikutip dari pernyataannya pada 2 Juni 2026.
Dalam perspektif political public relations, Pia menyebut langkah itu berisiko ditafsirkan sebagai hominem soft attack, yakni serangan personal yang dapat mengalihkan perhatian dari isu utama. Ia menilai kondisi tersebut dapat memunculkan kesan pemerintah lebih sibuk merespons sosok pengkritik ketimbang menjawab substansi kritik, membuat respons pejabat negara terlihat tidak proporsional, serta berpotensi menggeser diskusi dari evaluasi kebijakan luar negeri menjadi perdebatan personal.
Pia menambahkan, negara seharusnya mengelola tiga hal dalam komunikasi publik, yakni legitimacy, trust, dan consent. Menurutnya, respons Teddy sudah memuat penjelasan mengenai capaian pemerintah, namun belum optimal membangun kepercayaan masyarakat karena tidak menunjukkan empati terhadap kekhawatiran publik.
Ia menilai kritik Dino menyentuh isu sensitif yang berkaitan dengan biaya negara, efisiensi, akuntabilitas, transparansi agenda negara, serta persepsi publik bahwa elite bepergian saat kondisi ekonomi lesu. Sementara itu, jawaban Teddy dinilai lebih menekankan hasil dan belum menyentuh pengelolaan sentimen publik.
Menurut Pia, publik tidak hanya menuntut penjelasan mengenai hasil kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, tetapi juga mempertanyakan urgensi frekuensi perjalanan, besaran anggaran yang digunakan, mekanisme pengawasan biaya, serta manfaat konkret yang dirasakan masyarakat dari setiap agenda diplomasi.
Ia menilai tantangan utama komunikasi Istana bukan sekadar menjelaskan frekuensi kunjungan luar negeri presiden, melainkan juga menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap masukan publik dan kalangan ahli.
Pia menyebut respons Teddy cukup kuat dalam membangun narasi tandingan terhadap kritik pemborosan anggaran dan aktivitas seremonial karena disampaikan cepat serta disertai sejumlah klaim capaian diplomasi. Namun, efektivitas pesan dinilai berkurang karena dibarengi sindiran personal, belum menunjukkan empati yang memadai, serta belum menghadirkan mekanisme transparansi yang lebih konkret terkait agenda dan hasil kunjungan presiden.
“Secara akademik, ini defensive presidential communication, dimana komunikasi yang efektif dalam membela presiden tetapi belum efektif dalam membangun deliberasi publik,” kata Pia.
Menurutnya, komunikasi Istana yang kuat tidak hanya mampu membantah kritik, tetapi juga dapat mengubah kritik menjadi kesempatan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik.
