Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menilai kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polarisasi politik di masyarakat kini terbukti. Ia merujuk pada hasil Survei Nasional Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) yang menyimpulkan polarisasi politik di Indonesia terjadi baik di ruang daring maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Surokim mengatakan, temuan tersebut perlu menjadi kesadaran bersama agar semua pihak dapat mengambil langkah antisipatif sehingga polarisasi tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, polarisasi saat ini merupakan “residu” dari pemilihan presiden dan sejumlah pilkada sebelumnya, sehingga harus ditangani secara serius.
“Kekhawatiran itu wajar dan ini kan sebenarnya residu dari pilpres dan beberapa pilkada sebelumnya. Jadi itu residu, nah memang harus diantisipasi dan itu harus dilakukan oleh semua pihak,” ujar Surokim, Senin (20/3/2023).
Ia menekankan, pemilu semestinya tidak berujung pada perpecahan, melainkan memperkuat persatuan. Dengan biaya politik yang besar, Surokim menilai kontestasi elektoral seharusnya menghasilkan harmonisasi, bukan memperdalam konflik sosial.
“Untuk apa kita menyelenggarakan pemilu mahal-mahal kalau kemudian hasilnya justru memicu konflik dan polarisasi yang kemudian bisa membahayakan keutuhan negara,” katanya.
Surokim juga mendorong para kandidat lebih banyak menawarkan program kepada publik. Menurutnya, pemilu yang berfokus pada program dapat mengurangi kecenderungan “like and dislike” yang muncul jika kampanye lebih menonjolkan figur semata.
“Kita berkepentingan untuk terus mendorong pemilu programatik... kalau kita bicara pada pemilu programatik otomatis bisa mereduksi polarisasi,” ucapnya.
Ia menambahkan, meski rekonsiliasi di tingkat elite politik telah terjadi, ketegangan di akar rumput dinilai belum sepenuhnya mereda. Karena itu, ia mengingatkan agar cara-cara kampanye yang berpotensi memperuncing polarisasi tidak kembali digunakan.
“Lampu kuning sudah dan kalau nanti itu terjadi di 2024 itu berbahaya,” ujar Surokim.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absor Abdala juga menyatakan kecemasan atas polarisasi yang menurutnya semakin tajam belakangan ini. Ia menyebut polarisasi telah terjadi secara de facto di masyarakat dan perlu dipahami faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya.
“Memang di masyarakat terjadi banyak polarisasi. Polarisasi sudah secara de facto terjadi,” kata Ulil saat menjadi narasumber rilis survei nasional Laboratorium Psikologi Politik UI, Minggu (19/3/2023).
Ulil mengusulkan salah satu upaya meredakan ketegangan adalah meminta para pemengaruh (influencer) menahan diri untuk tidak ikut dalam politik dukung-mendukung. Menurutnya, meski seseorang boleh memiliki pilihan politik personal, sebaiknya tidak diumumkan secara terbuka, terutama bila ia memiliki pengaruh besar di ruang publik.
“Saya menganjurkan tokoh-tokoh bisa disebut sebagai influencer itu sebaiknya tidak ikut terlibat dalam politik dukung mendukung,” ujarnya.
Ulil menilai, tokoh publik dan influencer lebih baik menggunakan kanal media sosial untuk menyejukkan suasana. Ia mengingatkan bahwa polarisasi kerap memunculkan demonisasi terhadap pihak yang berbeda pilihan, yang menurutnya berbahaya bagi kehidupan demokrasi.
“Pilihan oke tapi demonisasi itu yang menurut saya berbahaya,” kata Ulil.
