Pengamat: Isu ‘Matahari Kembar’ Jadi Alarm Politik bagi Prabowo, Perlu Pembenahan Komunikasi Publik

Pengamat: Isu ‘Matahari Kembar’ Jadi Alarm Politik bagi Prabowo, Perlu Pembenahan Komunikasi Publik

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai munculnya isu “matahari kembar” dalam pemerintahan menjadi alarm politik bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, isu tersebut berpotensi menjadi bayang-bayang yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan ke depan, terutama terkait loyalitas para pembantu presiden.

“Perihal ‘matahari kembar’ ini alarm politik penting, agar narasi keberlanjutan bisa berjalan optimal tanpa bayang-bayang loyalitas ganda di luar Presiden Prabowo,” kata Agung, Kamis (17/4/2025).

Agung juga menilai isu tersebut memperlihatkan adanya persoalan komunikasi publik di Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo. Ia menyebut, perbincangan mengenai “matahari kembar” berangkat dari penggunaan kata “bos” yang diucapkan oleh dua menteri dalam kabinet.

“Soal matahari kembar ini kan berangkat dari ungkapan ‘bos’ yang diucapkan dua menteri di Kabinet Merah Putih. Sehingga, bila disederhanakan, ini kembalinya ke problem komunikasi publik pembantu Presiden Prabowo,” ujarnya.

Menurut Agung, para menteri perlu menyadari bahwa komunikasi publik pada masa yang sensitif sama pentingnya dengan kinerja. Karena itu, ia mendorong adanya perbaikan komunikasi agar tidak mengganggu kinerja pemerintahan ke depan.

Ia menyarankan agar Presiden Prabowo menyiapkan protokol komunikasi publik untuk mencegah kejadian serupa terulang. “Secara institusional, Presiden Prabowo perlu membuat protokol komunikasi publik, agar kejadian serupa tak berulang-ulang terus. Karena sedikit banyak bakal menjadi beban pemerintahan,” kata Agung.

Isu “matahari kembar” belakangan mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyambangi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan yang disebut dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 1446 Hijriah itu dilakukan saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan ke lima negara di Timur Tengah pada 9–14 April 2025.

Selain itu, dua menteri menyebut Jokowi sebagai “bos”, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di tengah fakta bahwa Presiden RI saat ini adalah Prabowo Subianto. “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Saya sehat, beliau sehat dan minta arahan-arahan. Banyak sekali, saya harus belajar. Ya kemajuan KKP,” ujar Trenggono saat itu.

Prabowo diketahui mengusung narasi keberlanjutan dalam kampanyenya pada Pemilihan Presiden 2024. Setelah dilantik, ia juga menunjuk sejumlah menteri dari era pemerintahan Jokowi untuk masuk dalam Kabinet Merah Putih.