Penerbitan Politik Nasional bersama Sekolah Tinggi Keamanan Rakyat I menggelar konferensi penandatanganan perjanjian kerja sama pada sore 19 Mei di Hanoi. Kesepakatan ini mencakup penyusunan, penerbitan, distribusi, penyebaran, serta penelitian ilmiah guna mendukung tugas perlindungan keamanan nasional dan penjaminan ketertiban serta keselamatan sosial.
Sejumlah tokoh hadir dalam konferensi tersebut, di antaranya Letnan Jenderal, Profesor, Doktor Nguyen Van Thanh; Kamerad Tran Quoc Cuong; serta Profesor Madya, Doktor Bui Thanh Nam. Dari Penerbitan Politik Nasional hadir Profesor Madya, Dr. Vu Trong Lam selaku Direktur sekaligus Pemimpin Redaksi, bersama Wakil Direktur merangkap Wakil Pemimpin Redaksi Pham Thi Thinh dan perwakilan unit-unit terkait. Sementara dari Sekolah Tinggi Keamanan Rakyat I hadir Mayor Jenderal, Profesor Madya, Dr. Dinh Ngoc Hoa selaku Sekretaris Komite Partai dan Rektor, anggota dewan direksi, serta dosen, staf, dan mahasiswa.
Penerbitan Politik Nasional merupakan organisasi pusat Partai yang berada di bawah kepemimpinan langsung dan tetap Sekretariat Partai. Lembaga ini menjalankan fungsi sebagai penerbit karya-karya politik dan teoretis, dengan tiga tugas inti: mengatur penyuntingan, penerjemahan, dan penerbitan buku politik, teoretis, sosial, dan hukum; melakukan penelitian ilmiah; serta menyebarluaskan dan memperkenalkan publikasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik kader, anggota Partai, dan masyarakat.
Dengan perjalanan lebih dari 80 tahun, Penerbitan Politik Nasional disebut telah menegaskan perannya sebagai pusat penerbitan buku teori, politik, sosial, dan hukum, serta berkontribusi pada penyebaran pengetahuan dan penguatan landasan ideologis Partai. Dalam pelaksanaan tugasnya, penerbit ini juga membangun kerja sama dengan Kementerian Keamanan Publik dan unit-unit di bawahnya, termasuk melalui penelitian, penerbitan buku, seminar ilmiah, pameran, pertukaran budaya, hingga kegiatan kesejahteraan sosial. Salah satu tonggak kerja sama adalah penandatanganan Peraturan Koordinasi pada 26 Oktober 2023 terkait pelaksanaan tugas perlindungan keamanan nasional dan penjaminan ketertiban serta keamanan sosial.
Sekolah Tinggi Keamanan Rakyat I merupakan lembaga pendidikan kejuruan di bawah Kementerian Keamanan Publik. Institusi ini bertugas melatih kader, meningkatkan kompetensi profesional di bidang hukum dan keterampilan profesi bagi pimpinan, komandan, dan perwira Pasukan Keamanan Publik Rakyat, serta melaksanakan kesiapan tempur, pendidikan pertahanan dan keamanan nasional, kerja sama internasional, dan penelitian ilmiah.
Perjanjian kerja sama yang ditandatangani kedua pihak ditujukan untuk mendukung implementasi Arahan No. 44-CT/TW tertanggal 16 April 2020 tentang reformasi serta peningkatan kualitas dan efektivitas penerbitan, distribusi, penelitian, dan studi buku teori-politik; serta Peraturan Kerja Sama No. 05/QCPH tertanggal 26 Oktober 2023 antara Penerbitan Politik Nasional dan Kementerian Keamanan Publik. Kesepakatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kualitas dan efektivitas perlindungan keamanan dan ketertiban serta pembangunan pasukan Keamanan Publik Rakyat.
Dalam perjanjian tersebut, kedua lembaga menyepakati enam bidang kerja sama utama. Pertama, koordinasi penelitian ilmiah serta penyelenggaraan lokakarya dan seminar untuk mengusulkan kebijakan dan solusi di bidang keamanan dan ketertiban serta pembangunan pasukan Keamanan Publik Rakyat. Kedua, kerja sama dalam evaluasi, kompilasi, penerbitan, dan distribusi buku serta materi propaganda terkait hasil penelitian ilmiah, termasuk promosi publikasi dari Kementerian Keamanan Publik, Sekolah Tinggi Keamanan Rakyat I, dan Penerbitan Politik Nasional, serta penyebaran model dan contoh “orang baik, perbuatan baik” dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Ketiga, koordinasi propaganda untuk melindungi landasan ideologis Partai, memerangi dan membantah pandangan keliru dan bermusuhan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap rencana dan taktik subversif. Keempat, koordinasi pelaksanaan mobilisasi massa, dukungan kepada masyarakat, serta pertukaran budaya, seni, dan olahraga. Kelima, kerja sama dalam pelatihan dan pengembangan profesional staf, dosen, dan mahasiswa. Keenam, koordinasi dalam transfer serta penerapan hasil penelitian ilmiah dan teknologi.
Dalam sambutannya, Pham Thi Thinh menegaskan konferensi ini merupakan konkretisasi lanjutan dari Peraturan Koordinasi antara Penerbitan Politik Nasional dan Kementerian Keamanan Publik. Ia juga menyoroti perhatian pimpinan Sekolah Tinggi Keamanan Rakyat I terhadap penyebarluasan informasi mengenai perlindungan keamanan nasional, penjaminan ketertiban dan keamanan sosial, pembangunan postur keamanan rakyat, serta penguatan gerakan “Seluruh Rakyat Melindungi Keamanan Nasional”.
Pham Thi Thinh menyatakan kerja sama terkoordinasi ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan studi teori politik dan penguatan keteguhan politik kader serta anggota Partai, sekaligus mendukung pembangunan Partai dan pembentukan Pasukan Keamanan Publik Rakyat yang “bersih, kuat, teratur, elit, dan modern”. Ia juga mengaitkan arah kerja sama dengan pemahaman dan implementasi Resolusi Kongres Partai ke-14 serta Resolusi No. 12-NQ/TW tertanggal 16 Maret 2022 tentang pembangunan Pasukan Keamanan Publik Rakyat dalam situasi baru.
Sementara itu, Dinh Ngoc Hoa menyampaikan bahwa selama ini Penerbitan Politik Nasional dan Sekolah Tinggi Keamanan Rakyat I telah menjaga kerja sama dalam penyebarluasan publikasi tentang politik, teori, masyarakat, dan hukum. Ia menilai penerbit tersebut juga telah menyediakan materi yang autentik dan praktis untuk mendukung pengajaran, pembelajaran, serta penelitian ilmiah di lingkungan sekolah.
Menurut Dinh Ngoc Hoa, tuntutan pada fase baru membuat kerja sama perlu diperluas dan ditingkatkan secara lebih mendalam dan efektif. Ia menyebut perjanjian yang ditandatangani menjadi landasan penting, namun tidak bersifat final. Dalam pelaksanaannya, kedua pihak akan terus bertukar informasi dan menyepakati kemungkinan perluasan ruang lingkup kerja sama sesuai fungsi, tugas, dan kebutuhan praktis masing-masing.
Ia juga mendorong fakultas, departemen, dan pusat di Sekolah Tinggi Keamanan Rakyat I untuk proaktif mengkonkretkan isi kerja sama agar hubungan antarlembaga berjalan lebih substansial dan efektif. Dinh Ngoc Hoa menyatakan keyakinannya bahwa Komite Partai, Dewan Direksi Penerbit, serta unit-unit terkait akan berkoordinasi erat guna memastikan implementasi kesepakatan berjalan berhasil.
Pada kesempatan yang sama, para pemimpin Penerbitan Politik Nasional menyerahkan sejumlah publikasi teoretis dan politik kepada Sekolah Tinggi Keamanan Rakyat I untuk mendukung kegiatan pengajaran, pembelajaran, dan penelitian di institusi tersebut.
