Pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan tanda tanya di ruang publik, terutama karena terjadi saat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan. Dalam narasi yang berkembang, pergantian itu dipandang bukan sekadar urusan administratif, melainkan peristiwa politik yang menuntut penjelasan lebih jauh.
Perhatian publik menguat karena momentum pencopotan dinilai janggal. Dalam tulisan bertanggal 11 Juni 2026, Prof. Dr. H. Munawir K., S.Ag., M.Ag. menggambarkan situasi ketika seorang pejabat pada pagi hari masih terlihat mendampingi Presiden dalam agenda resmi, namun pada malam harinya kehilangan jabatan. Kondisi tersebut, menurutnya, wajar memicu pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan itu.
MBG sendiri disebut sebagai program besar yang menyedot anggaran negara dalam jumlah sangat besar dan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan. Karena skala dan dampaknya luas, pergantian pimpinan BGN dinilai perlu dibaca dalam konteks evaluasi terhadap pelaksanaan program, bukan semata pergantian figur.
Sejumlah polemik yang selama ini mengiringi MBG kembali disorot, mulai dari persoalan tata kelola, kualitas pelaksanaan di lapangan, dugaan keracunan massal yang menimpa peserta didik di berbagai daerah, hingga pertanyaan tentang efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dalam konteks ini, pergantian pejabat dipandang tidak otomatis menyelesaikan masalah, terutama jika akar persoalan tidak disentuh.
Menurut Munawir, publik berhak mengetahui apakah pencopotan tersebut merupakan bentuk evaluasi serius atas kinerja lembaga, atau sekadar langkah untuk menunjukkan pemerintah telah “bertindak” di tengah meningkatnya sorotan. Ia menekankan bahwa pergantian orang belum tentu berarti perbaikan sistem, dan bahkan bisa menjadi cara cepat meredam kemarahan publik tanpa menyelesaikan persoalan mendasar.
Ia juga mempertanyakan mengapa keputusan itu baru diambil sekarang, bukan sejak awal ketika kritik dan keluhan mulai bermunculan. Pertanyaan tersebut, disebutnya, muncul bukan karena penolakan terhadap MBG, melainkan karena harapan agar program yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia tidak dirusak oleh tata kelola yang buruk.
Dalam pandangannya, jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, mekanisme penegakan hukum harus berjalan terbuka dan profesional. Jika ada kesalahan kebijakan, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara transparan. Jika kelemahannya ada pada sistem, maka sistem yang harus diperbaiki. Tanpa langkah-langkah itu, pergantian jabatan dikhawatirkan hanya dipersepsikan sebagai “pergantian pemain tanpa perubahan permainan”.
Selain alasan pencopotan, perhatian publik juga diarahkan pada sosok pengganti. Munawir menilai lembaga yang mengurusi gizi nasional idealnya dipimpin figur dengan kapasitas manajerial kuat, memahami tata kelola program publik berskala besar, serta mampu mengintegrasikan aspek kesehatan, pangan, dan pengawasan anggaran secara simultan. Karena itu, ia menilai penting untuk memastikan pergantian dilakukan demi memperkuat kualitas kelembagaan, bukan sekadar rotasi elite.
Di tengah perdebatan, ia menekankan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang pejabat, melainkan kredibilitas program yang menyangkut puluhan juta anak Indonesia. Ia mengingatkan agar perhatian publik tidak semata tersedot pada siapa yang datang dan pergi, sementara isu kualitas makanan, keselamatan penerima manfaat, efektivitas anggaran, dan transparansi tata kelola justru tertutupi.
Munawir menutup dengan penegasan bahwa publik membutuhkan lebih dari sekadar pencopotan. Yang dibutuhkan adalah penjelasan, keterbukaan, dan akuntabilitas, termasuk keberanian negara untuk membuka fakta secara terang-benderang. Menurutnya, kepercayaan publik tidak dibangun melalui pergantian pejabat, melainkan melalui transparansi dan kesungguhan menyelesaikan persoalan hingga ke akar.
