MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, Cindy Wurangian.

Kepada wartawan, Wurangian menyebut opini WTP menjadi bukti konsistensi Pemprov Sulut dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun.

“Prestasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel. Raihan opini WTP ke-12 kali berturut-turut patut diapresiasi,” kata Wurangian, Selasa (2/6/2026) usai rapat paripurna DPRD Sulut dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Legislator DPRD Sulut dari daerah pemilihan Minahasa Utara–Bitung itu menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Menurutnya, opini tersebut juga menjadi indikator penting bahwa pengelolaan anggaran daerah telah berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Meski demikian, Wurangian mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia mendorong agar WTP dijadikan motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja, terutama dalam pemanfaatan anggaran daerah agar dampaknya semakin merata bagi masyarakat.

“Namun kami mengingatkan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan, khususnya dalam pemanfaatan anggaran daerah agar semakin berdampak secara merata kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut tersebut juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah serta penguatan pelayanan publik. Ia menambahkan, DPRD Sulut, khususnya Fraksi Partai Golkar, menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang sehat sekaligus mengoptimalkan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.