Laporan Gugus Tugas No. 2 mencatat bahwa dalam lima bulan pertama tahun ini, sejumlah daerah telah proaktif menjalankan tugas terkait penyaluran modal investasi publik, pengumpulan pendapatan anggaran, serta penyusunan rencana pembangunan. Sejumlah kecamatan bahkan membukukan hasil positif dalam pengumpulan pendapatan, melampaui target yang direncanakan maupun perkiraan tahunan, di antaranya Bat Xat, Den Sang, Y Ty, A Mu Sung, Phong Hai, Xuan Quang, Tang Loong, Pha Long, dan Ban Lau.
Meski demikian, pencairan dana investasi publik masih menjadi kendala utama. Rata-rata tingkat penyaluran baru mencapai 20,7% dari target. Beberapa daerah tercatat memiliki tingkat pencairan sangat rendah, bahkan tidak melakukan pencairan sama sekali, seperti Den Sang, Trinh Tuong, Tang Loong, Cao Son, Xuan Quang, Ban Xeo, dan Muong Hum.
Lambatnya kemajuan alokasi modal, penyelesaian prosedur investasi, proses penawaran, serta pembebasan lahan di sejumlah wilayah dinilai turut menghambat pelaksanaan proyek.
Di sisi lain, terkait perencanaan kota, sebagian besar kecamatan telah memperoleh persetujuan atas tugas perencanaan. Namun, progres pelaksanaannya masih dinilai lambat dibandingkan persyaratan. Banyak daerah disebut masih berada pada tahap persiapan pemilihan kontraktor atau pelaksanaan survei, dan belum ada proyek yang melalui penilaian profesional untuk diajukan ke Dinas Konstruksi.
Berdasarkan penilaian tersebut, Wakil Ketua Tetap Komite Rakyat Provinsi meminta kepala departemen dan lembaga serta Ketua Komite Rakyat komune untuk terus memahami secara menyeluruh dan menerapkan secara ketat arahan Pemerintah, Komite Partai Provinsi, dan Komite Rakyat Provinsi terkait pencairan modal investasi publik, pengumpulan pendapatan anggaran, serta penyusunan rencana pembangunan.
Ia menekankan bahwa para pemimpin daerah harus mengawasi secara langsung dan bertanggung jawab kepada Komite Rakyat Provinsi atas capaian target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan, ia juga menegaskan semangat “empat larangan”: tidak menyia-nyiakan satu hari pun; tidak menunda satu minggu pun; tidak melewatkan kesempatan dalam satu bulan pun; dan tidak bersikap pasif dalam satu tahun pun.
Untuk komune dengan pencairan rendah atau nihil, Gugus Tugas meminta penyusunan rencana perbaikan yang mendesak dan spesifik. Rencana itu diminta memuat definisi yang jelas mengenai kemajuan serta tanggung jawab setiap departemen dan individu, dengan fokus pada penyelesaian prosedur investasi, pemilihan kontraktor, pembebasan lahan, pengujian penerimaan, serta pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai agar pencairan dapat memenuhi atau melampaui rencana.
Departemen Keuangan juga ditugaskan memantau dan mendorong progres pencairan di setiap daerah secara berkala, sekaligus memberi masukan terkait penyesuaian rencana anggaran modal secara fleksibel. Selain itu, diminta dilakukan pemangkasan anggaran modal secara tegas untuk proyek yang pencairannya lambat, agar dapat dialihkan melengkapi proyek dengan kemajuan baik dan mencegah dana menganggur.
Wakil Ketua Tetap Komite Rakyat Provinsi Ngo Hanh Phuc turut meminta penguatan disiplin dan ketertiban administrasi, peningkatan koordinasi untuk menyelesaikan kendala, serta pencegahan pengabaian tanggung jawab maupun keterlambatan pelaporan yang dapat memengaruhi kemajuan secara keseluruhan. Menurutnya, percepatan pencairan investasi publik, pencapaian target penerimaan anggaran, dan penyusunan rencana pembangunan tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan di era baru.
