Pemprov Kalteng Terapkan Mesin EDC untuk Perkuat Transparansi Penyaluran Bantuan KHBS

Pemprov Kalteng Terapkan Mesin EDC untuk Perkuat Transparansi Penyaluran Bantuan KHBS

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menerapkan penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dalam penyaluran bantuan sosial Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas agar bantuan diterima keluarga penerima manfaat yang berhak serta meminimalkan peluang manipulasi.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan penerapan teknologi tersebut merupakan instruksi untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lebih transparan dan terdokumentasi.

Pernyataan itu disampaikan Rangga saat Sosialisasi Program KHBS di Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Rabu (18/2/2026). Menurutnya, petugas penyalur memanfaatkan mesin EDC untuk layanan klaim Bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera kepada keluarga penerima manfaat.

Rangga menjelaskan, mesin EDC yang disiapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan. Perangkat tersebut dirancang untuk mengelola berbagai jenis bantuan dalam satu sistem terintegrasi.

Ia menyebutkan, mesin EDC dilengkapi fitur menampilkan jenis bantuan, mencairkan dana, dan mencatat log transaksi. Selain itu, perangkat juga memiliki kemampuan memblokir kartu apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau kartu dilaporkan hilang.

“Setiap transaksi tercatat dalam sistem, sehingga memudahkan pemantauan dan pengawasan penyaluran bantuan di lapangan,” kata Rangga.

Selain aspek transparansi, penerapan EDC juga ditujukan untuk menjawab tantangan validasi data yang kerap muncul dalam penyaluran bantuan sosial secara konvensional. Rangga menambahkan, fitur pemindaian kartu digunakan untuk memastikan validitas penerima, sehingga bantuan yang dicairkan sesuai dengan identitas yang telah terverifikasi dalam database kemiskinan daerah.

“Dengan pemindaian kartu dan pencatatan digital, penyaluran menjadi lebih akuntabel dan risiko kesalahan dapat diminimalkan,” ujarnya.

Pemprov Kalteng berharap penggunaan mesin EDC dapat menjadi standar baru dalam pelayanan publik di daerah, melalui integrasi data sosial dan teknologi informasi untuk mendukung penyaluran bantuan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan log transaksi yang terekam otomatis, pemerintah daerah juga dapat melakukan evaluasi distribusi bantuan secara real-time.