Pemerintah Kota Surabaya memperkuat komitmen transparansi dan modernisasi layanan publik melalui percepatan program digitalisasi parkir. Program ini menekankan penggunaan pembayaran nontunai, baik melalui QRIS maupun voucher, untuk memudahkan masyarakat sekaligus menjamin kepastian hak juru parkir (jukir).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan sistem digitalisasi parkir dirancang sesuai kebutuhan warga. Menurutnya, format yang diterapkan mencakup penggunaan handphone, QRIS, dan voucher parkir.

Trio menjelaskan, mekanisme pembayaran bagi hasil untuk jukir telah didukung sistem digitalisasi yang ditangani tim teknologi informasi. Ia menegaskan pencairan hak jukir dilakukan secara efisien dan tepat waktu, dengan skema bagi hasil sebesar 40 persen yang dipastikan masuk paling lambat dalam 1x24 jam.

“Skema 40 persen bagi hasil pendapatan parkir diterimakan langsung kepada jukir paling lambat 24 jam (H+1). Kami menjamin transaksi non tunai dan penukaran voucher terdata secara real-time dan transparan,” kata Trio.

Ia menambahkan, voucher parkir disiapkan untuk mengakomodasi masyarakat yang belum memiliki metode pembayaran digital, sekaligus mencegah penarikan tunai tanpa bukti resmi. Untuk pengawasan di lapangan, Dishub Surabaya bekerja sama dengan perangkat daerah pengampu, kecamatan, hingga kelurahan.

Saat ini, Dishub Surabaya juga tengah mengintegrasikan aplikasi pencatatan keluar-masuk voucher yang mengacu pada sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sistem digital terpadu tersebut ditargetkan rampung dan siap diterapkan dalam waktu satu pekan.

Trio menyebut perbaikan sistem akan terus dilakukan, termasuk pencatatan penuh pengeluaran voucher melalui aplikasi agar arsip dan lalu lintas pencatatan semakin rapi. Ia juga menegaskan sanksi akan diberikan bila ditemukan oknum jukir atau petugas lapangan yang tidak tertib menjalankan aturan.