Sejumlah video hoaks yang mencatut nama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali beredar di media sosial. Konten-konten tersebut umumnya menampilkan potongan video seolah-olah Purbaya mengumumkan atau meresmikan program dana hibah bagi masyarakat.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran video dan informasi bohong yang mengatasnamakan Purbaya, termasuk unggahan yang mengarahkan publik untuk mendaftar dan mencantumkan data pribadi.
Berikut deretan video hoaks terkait pengumuman dana hibah yang mencatut nama Menkeu Purbaya:
1. Klaim video Menko Airlangga dan Menkeu Purbaya umumkan dana hibah
Sebuah unggahan di Facebook pada 21 Agustus 2026 menampilkan video Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto duduk berdampingan dengan Purbaya. Dalam video tersebut, keduanya bergantian berbicara dengan narasi yang meminta masyarakat segera mendaftarkan diri, menyebutkan usia dan asal daerah. Unggahan itu juga disertai tulisan tambahan serta mencantumkan nomor WhatsApp.
2. Klaim video Presiden Prabowo dan Menkeu Purbaya umumkan bantuan dana hibah
Unggahan lain di Facebook pada 15 Juli 2026 memuat video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan Purbaya. Dalam narasi video, Prabowo disebut mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dengan menuliskan nama dan asal daerah di kolom komentar. Postingan tersebut menyertakan narasi “klarifikasi” dan mencantumkan nomor WhatsApp.
3. Klaim video Menkeu Purbaya resmikan program dana hibah
Pada 15 Juni 2026, beredar unggahan Facebook yang menampilkan video singkat Purbaya dengan klaim telah meresmikan program dana hibah untuk masyarakat. Dalam unggahan itu, publik diminta menuliskan nama serta asal daerah di kolom komentar. Video juga memuat tulisan yang menyebut “viral hari ini” dan mencantumkan nomor WhatsApp.
Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap konten yang meminta data pribadi atau mengarahkan komunikasi melalui nomor tertentu, terutama jika mengatasnamakan pejabat publik dan disertai klaim bantuan dana hibah.
