LAMPUNG UTARA — Iuran komite di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Utara menjadi perhatian masyarakat. Wali murid disebut membayar Rp100 ribu per bulan, atau sekitar Rp1,2 juta per siswa dalam setahun.
Kepala MAN 1 Lampung Utara, Elva Widyasari, membenarkan adanya pembayaran tersebut. Ia mengatakan dana itu merupakan hasil kesepakatan rapat antara komite madrasah dan wali murid.
“Dana komite ini betul-betul hasil rapat komite dengan wali murid,” kata Elva. Ia juga membenarkan nominal yang disepakati sebesar Rp100 ribu per bulan. “Kalau kemarin hasil rapat Rp100 ribu per bulan,” ujarnya.
Menurut Elva, dana komite diperlukan untuk mendukung kebutuhan operasional dan kegiatan madrasah yang tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Kalau hanya mengandalkan dana BOS saja, kan tidak bisa tercover,” terang Elva.
Elva juga menyatakan MAN 1 Lampung Utara berada di bawah Kementerian Agama sehingga tidak tunduk pada Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2025. Surat edaran itu mengatur penghapusan dan larangan pungutan uang komite serta biaya perpisahan di sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Namun, isu yang mengemuka tidak semata terkait besaran pembayaran, melainkan status dana tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pembayaran Rp100 ribu per bulan itu benar-benar sumbangan sukarela, atau telah menjadi iuran rutin dengan nominal dan waktu pembayaran yang ditentukan.
Di lingkungan Kementerian Agama, keberadaan komite madrasah diatur, antara lain, melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Aturan tersebut memberi ruang bagi komite untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, tetapi penggalangan dana harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh menetapkan nominal tertentu sebagai kewajiban.
Perbedaan antara sumbangan dan pungutan terletak pada sifatnya. Sumbangan diberikan secara sukarela tanpa nominal dan waktu pembayaran yang ditentukan. Sementara pungutan umumnya memiliki unsur kewajiban, nominal, atau jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.
Karena itu, pembayaran Rp100 ribu setiap bulan di MAN 1 Lampung Utara dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada wali murid. Kesepakatan rapat memang menjadi bagian dari pengambilan keputusan, tetapi tidak otomatis menjadikan pembayaran tersebut sebagai sumbangan sukarela, terutama jika nominalnya tetap, dibayarkan rutin setiap bulan, dan berlaku bagi seluruh siswa.
Dengan nominal Rp100 ribu per bulan, setiap siswa menanggung sekitar Rp1,2 juta dalam setahun. Jumlah itu dinilai tidak kecil bagi sebagian keluarga, dan nilainya akan semakin besar jika dikalikan dengan jumlah seluruh siswa di MAN 1 Lampung Utara.
Ketua Komite MAN 1 Lampung Utara, Zainal Abidin, juga membenarkan adanya pembayaran Rp100 ribu per bulan per siswa. Ia mengatakan dana tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan fasilitas madrasah. “Iya, untuk pembangunan seperti siring. RAB-nya dibuat oleh pihak sekolah,” ungkap Zainal.
Namun, saat dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan nominal, sifat pembayaran, serta bentuk pertanggungjawaban kepada wali murid, Zainal belum memberikan keterangan rinci. Ia mengarahkan konfirmasi lebih lanjut kepada humas komite.
Keterangan tersebut menyisakan sejumlah hal yang dinilai perlu diperjelas, termasuk sejauh mana keterlibatan komite dalam penyusunan rencana anggaran biaya, pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan penggunaan dana. Transparansi dipandang penting agar istilah “dana komite” tidak menimbulkan tafsir bahwa pembayaran rutin dengan nominal tertentu merupakan kewajiban seluruh wali murid.
