Desas-desus mengenai kosongnya kandang sapi penggemukan di Dusun Tulung, Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, menjadi perbincangan warga. Program Ketahanan Pangan Hewani yang dikelola BUMDes Rukun Jaya itu menggunakan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp283,4 juta.
Menurut informasi yang beredar di masyarakat, kandang tersebut dilaporkan tidak lagi berpenghuni sejak Mei 2026. Kondisi itu memunculkan pertanyaan, bukan hanya soal keberadaan ternak yang disebut tidak terlihat sejak sebelum Idul Adha, tetapi juga terkait perputaran modal usaha dari anggaran yang bersumber dari dana publik.
Pengelola BUMDes Rukun Jaya, Kastolan, menepis kabar dugaan kerugian. Ia menyatakan tidak ada kerugian finansial, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) telah diserahkan kepada pemerintah desa sesuai prosedur, dan monitoring dari pihak kecamatan disebut sudah dilakukan. Pengelola juga menyampaikan bahwa saat ini sedang disiapkan fase usaha berikutnya bersama pemerintah desa.
Di tengah situasi tersebut, muncul dorongan agar pengelolaan program dijelaskan secara terbuka. Kandang yang kosong dinilai tidak serta-merta menjadi bukti penyelewengan karena usaha peternakan dapat mengalami jeda produksi. Namun, klaim bahwa usaha tidak merugi juga dinilai perlu diperkuat dengan data yang dapat diakses publik.
Warga mempertanyakan sejumlah hal mendasar, seperti jumlah sapi yang dibeli, rincian biaya operasional penggemukan, nilai hasil penjualan, serta posisi sisa modal sebelum siklus usaha berikutnya berjalan. Jika LPJ sudah diserahkan kepada kepala desa, dokumen tersebut didorong agar tidak berhenti sebagai arsip administratif, melainkan dapat dipahami masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.
Sejumlah usulan mengemuka untuk meredakan spekulasi dan memperjelas informasi. Di antaranya, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta memfasilitasi musyawarah desa khusus untuk memaparkan laporan keuangan Program Ketahanan Pangan. Usulan lain adalah menampilkan ringkasan laporan keuangan, mutasi rekening bank, dan buku kas umum di papan pengumuman balai desa, serta melibatkan perwakilan warga sebagai pengawas independen pada perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya.
Dorongan transparansi ini merujuk pada prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, termasuk ketentuan terkait pelaporan BUMDes. Bagi warga, keterbukaan dipandang sebagai langkah untuk meluruskan informasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola program yang dibiayai dari anggaran desa.
