Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menggelar Sosialisasi Konsepsi Dasar Partai (SKDP) di Hotel Grasia, Semarang, Minggu (30/8/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat fondasi ideologi, meningkatkan kapasitas kader, serta memperkuat tata kelola organisasi.
Forum tersebut diikuti jajaran pengurus MPW, DPW, dan DSW, anggota legislatif PKS di DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar. SKDP disebut tidak hanya menjadi ajang mengulang dokumen internal, melainkan ruang untuk mempertemukan ideologi partai dengan dinamika politik, kebutuhan masyarakat, kebijakan publik, serta tuntutan profesionalisme organisasi.
PKS menilai mandat politik yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi membawa konsekuensi tanggung jawab untuk menghadirkan kerja politik yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, pemahaman terhadap konsepsi dasar partai ditekankan agar dapat diterjemahkan dalam praktik, terutama dalam fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, serta advokasi masyarakat.
Sejumlah pimpinan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS hadir sebagai narasumber, antara lain Syamsu Hilal selaku Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi, Memed Sosiawan Ketua Komisi Kebijakan Publik, Hermanto Ketua Komisi SDM, Organisasi dan Kewilayahan, Sapto Waluyo Ketua Komisi Kajian Strategis, serta Sri Rahayu dari Komisi Pembangunan dan Ketahanan Keluarga.
Dalam forum itu, AD-ART PKS, Falsafah Dasar PKS, serta Garis Besar Kebijakan Partai (GBKP) ditegaskan sebagai fondasi sekaligus kompas perjuangan. Syamsu Hilal menekankan pemahaman atas ketiga landasan tersebut tidak boleh berhenti pada hafalan atau pengetahuan normatif.
“Pemahaman terhadap AD-ART, Falsafah Dasar, dan GBKP diharapkan diterjemahkan ke dalam cara berpikir, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, fungsi legislasi, pengawasan pemerintahan, dan advokasi masyarakat,” kata Syamsu Hilal. Ia menambahkan, ketika nilai dasar diterjemahkan menjadi tindakan, ideologi tidak lagi sekadar dokumen internal, melainkan “energi yang melahirkan kerja politik yang konkret, terukur, dan berorientasi pada kemaslahatan.”
Penguatan konsepsi dasar ini juga dipandang strategis bagi anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan pemerintahan. Kursi parlemen diposisikan sebagai ruang menjalankan mandat masyarakat, sehingga keterpilihan dalam pemilu disebut bukan titik akhir, melainkan awal tanggung jawab politik yang harus dipertanggungjawabkan lewat kinerja.
Ketua Komisi Kebijakan Publik MPP PKS Memed Sosiawan menegaskan posisi legislator semestinya dimaknai sebagai mandat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Kursi legislatif bukan sekadar posisi politik, melainkan mandat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui legislasi, penganggaran, pengawasan, dan advokasi,” ujarnya.
Menurut Memed, pemahaman ideologi dan arah kebijakan partai diharapkan memperkuat kualitas keputusan politik sekaligus menjaga konsistensi antara janji perjuangan dan kinerja pelayanan kepada konstituen. Dalam konteks politik lokal, ia menilai tantangan itu nyata karena legislator berhadapan langsung dengan persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga berbagai layanan publik.
Selain membahas ideologi dan kebijakan publik, SKDP turut menyoroti security awareness serta wawasan kewaspadaan dan pengamanan partai atau Wanantara. Pembahasan ini dikaitkan dengan lingkungan politik yang dinilai makin kompleks, seiring perkembangan teknologi digital, derasnya arus informasi, kompetisi politik, dan potensi risiko organisasi.
Ketua Komisi Kajian Strategis MPP PKS Sapto Waluyo mengatakan kesadaran kewaspadaan tidak dimaksudkan membangun sikap eksklusif. “Kesadaran kewaspadaan bukan untuk membangun sikap eksklusif, melainkan memperkuat ketahanan organisasi, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan kader menghadapi risiko secara cerdas, proporsional, dan berintegritas,” katanya.
Dimensi lain yang dibahas adalah Pengarusutamaan Keluarga (PUK) sebagai perspektif dalam agenda legislasi dan kebijakan publik. Sri Rahayu menyebut keluarga sebagai fondasi penting dalam pembangunan manusia dan ketahanan sosial.
“Kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, ekonomi keluarga, hingga lingkungan sosial perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan keluarga dan kualitas generasi mendatang,” ujar Sri Rahayu. Ia menekankan isu keluarga tidak semata diperlakukan sebagai sektor tersendiri, melainkan sebagai perspektif dalam menilai dampak kebijakan.
Rangkaian pembahasan SKDP juga diarahkan pada penguatan Good Political Party Governance atau tata kelola partai politik yang baik, mencakup organisasi yang modern, profesional, adaptif, dan akuntabel. Ketua Komisi SDM, Organisasi dan Kewilayahan MPP PKS Hermanto menyebut SKDP sebagai momentum meneguhkan kembali politik sebagai jalan pengabdian.
“SKDP menjadi momentum untuk meneguhkan kembali makna politik sebagai jalan pengabdian. Ideologi memberikan arah, organisasi membangun kapasitas, kebijakan menjadi instrumen perubahan, sementara pelayanan kepada masyarakat menjadi ukuran nyata kebermanfaatan,” kata Hermanto.
Melalui SKDP, PKS Jawa Tengah menyatakan ingin memastikan kesinambungan antara nilai perjuangan dan praktik politik di lapangan. Ukuran keberhasilan politik, menurut kerangka yang disampaikan dalam forum tersebut, tidak hanya dilihat dari kemenangan elektoral atau jumlah kursi, tetapi juga dari kemampuan mengubah mandat politik menjadi kebijakan, pelayanan, dan advokasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
