Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (PADK OJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto resmi berlaku mulai Selasa, 1 September 2026. Regulasi teknis ini memperdalam pengaturan prosedur dan standar penyampaian laporan secara terintegrasi bagi penyelenggara perdagangan (exchange) aset keuangan digital di Indonesia.
PADK 3/2026 memuat ketentuan pelaksanaan dari POJK 27/2024 beserta perubahannya pada POJK 23/2025, sekaligus memperbarui ketentuan pelaporan yang sebelumnya diatur dalam SEOJK 20/2024.
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyambut pemberlakuan aturan tersebut sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas industri aset digital. Ia menilai regulasi ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk menjaga ekosistem kripto nasional tetap sehat dan dapat dipercaya.
“Regulasi seperti PADK 3/2026 penting bagi kami, bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, tapi sebagai fondasi untuk menjaga ekosistem kripto nasional tetap sehat, akuntabel, dan terpercaya. Semakin banyak masyarakat yang mempercayakan dananya di ekosistem ini, semakin besar pula tanggung jawab kami untuk memastikan transparansi dan kepatuhan berjalan konsisten,” ujar Calvin dalam siaran pers, Selasa (1/9/2026).
Dalam skema baru ini, seluruh exchange berizin diwajibkan menyampaikan laporan secara elektronik yang mencakup dua jenis pelaporan. Pertama, laporan berkala yang meliputi evaluasi aspek operasional, kinerja keuangan, serta penilaian mandiri (self-assessment) atas manajemen risiko perseroan. Kedua, laporan insidental yang wajib disampaikan ketika terjadi kondisi khusus, seperti kendala teknis atau gangguan sistemik yang memengaruhi kelancaran operasional penyelenggara.
Penerbitan PADK 3/2026 berlangsung di tengah pertumbuhan aktivitas perdagangan aset keuangan digital. OJK mencatat hingga Juli 2026 jumlah akun perdagangan aset keuangan digital di Indonesia mencapai 22,93 juta akun. Total nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp20,52 triliun, sementara transaksi produk derivatif mencapai Rp3,41 triliun.
Merespons besarnya skala pasar tersebut, Tokocrypto menekankan pentingnya pengguna untuk cermat memilih platform yang memiliki legalitas penuh serta mematuhi skema pengawasan OJK.
Tokocrypto juga menyebut sejumlah langkah yang diklaim sebagai bentuk transparansi, antara lain kepemilikan sertifikasi keamanan ISO 27001 dan ISO 27017, pengoperasian sistem pengawasan 24/7, serta publikasi rutin laporan Proof of Reserves. Platform ini juga menyatakan melayani lebih dari 5 juta pengguna dan tercatat aktif sebagai pengurus Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) serta anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
