Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh menerbitkan Dokumen No. 4233/UBND-NCPC untuk memperkuat manajemen dan pengawasan negara terhadap kegiatan lelang aset di wilayahnya. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan keterbukaan, transparansi, dan objektivitas, sekaligus membatasi praktik negatif serta mencegah kerugian terhadap aset negara.
Dalam dokumen tersebut, Komite Rakyat Kota mengarahkan agar pihak yang mengelola aset di bawah kewenangan pemerintah kota mendasarkan pemilihan organisasi lelang pada kriteria yang diatur dalam Pasal 4, Ayat 56 Undang-Undang tentang Lelang Aset, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran No. 19/2024/TT-BTP tertanggal 31 Desember 2024 dari Menteri Kehakiman.
Pemerintah kota menegaskan tidak boleh ada persyaratan atau ketentuan tambahan yang tidak berdasar atau tidak terkait langsung dengan reputasi, kapasitas, dan pengalaman lembaga penilai properti. Dalam proses evaluasi dan pemberian skor, perhatian khusus diminta terhadap lembaga penilai properti yang pernah melanggar ketentuan penilaian dan telah dijatuhi sanksi oleh otoritas berwenang.
Komite Rakyat Kota juga meminta penguatan peran dan tanggung jawab organisasi yang mengawasi proses lelang setelah kontrak layanan lelang ditandatangani. Pengawasan mencakup pemantauan penjualan dan penerimaan dokumen peserta lelang, serta penunjukan perwakilan untuk mengawasi langsung jalannya sesi lelang, termasuk lelang daring, guna mendeteksi dan mencegah potensi perilaku negatif.
Jika terdapat bukti pelanggaran dalam proses lelang, juru lelang atau organisasi lelang diwajibkan menghentikan atau menangguhkan sementara kegiatan lelang untuk mencegah atau membatasi pelanggaran. Mereka juga diminta berkoordinasi dengan Kepolisian Kota Ho Chi Minh guna memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi lelang, serta merekomendasikan penanganan kepada pihak berwenang sesuai hukum terhadap kasus yang menunjukkan tanda-tanda kolusi, manipulasi harga, inflasi harga, pemanfaatan lelang untuk keuntungan pribadi, atau gangguan pasar.
Selain itu, arahan khusus diberikan kepada organisasi lelang di Kota Ho Chi Minh agar mematuhi secara ketat ketentuan Undang-Undang tentang Lelang Aset dan peraturan terkait lainnya. Pemerintah kota menekankan pentingnya menjaga kemandirian, kejujuran, keterbukaan, transparansi, dan objektivitas dalam pelaksanaan lelang.
Komite Rakyat Kota juga meminta kepatuhan ketat terhadap prosedur pelelangan, terutama terkait hak penggunaan lahan dalam kasus alokasi lahan, sewa lahan, serta hak eksploitasi mineral. Apabila selama proses lelang terdeteksi penyimpangan, kolusi, manipulasi harga, atau inflasi harga, organisasi lelang diminta segera melaporkan kepada pemilik aset untuk dipertimbangkan dan diambil langkah yang sesuai.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, Departemen Kehakiman ditugaskan memimpin dan berkoordinasi dengan departemen serta lembaga terkait dalam memberi masukan kepada Komite Rakyat Kota mengenai pelaksanaan tanggung jawab manajemen negara di bidang lelang properti. Departemen ini juga diminta aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kehakiman terkait peningkatan dan penyempurnaan Portal Lelang Properti Nasional, serta mendorong penerapan teknologi informasi dan transformasi digital, termasuk penggunaan portal tersebut untuk pelaksanaan lelang daring.
