Pemerintah Kabupaten Yalimo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi serta pemerataan manfaat Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah tersebut. Komitmen ini disampaikan Bupati Yalimo, Nahor Nekwek, usai menghadiri penutupan Rapat Paripurna III DPRK Yalimo yang mengagendakan penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Nahor mengatakan pemerintah daerah bersama DPRK Yalimo berencana turun langsung ke lima distrik dan sekitar 300 kampung pada Juni mendatang. Langkah itu dilakukan untuk memastikan penggunaan Dana Otsus tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurut Nahor, Pemkab Yalimo juga tengah menyiapkan pendataan ulang masyarakat sebagai dasar penyaluran bantuan yang lebih adil dan transparan. Ia menargetkan mulai 2027 Dana Otsus dapat disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada setiap kepala keluarga OAP di Kabupaten Yalimo.
“Kami ingin Dana Otsus benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu tahun ini kami akan melakukan pendataan agar pada 2027 penyalurannya bisa dilakukan secara terbuka, jujur dan tepat sasaran,” kata Nahor.
Dalam kesempatan tersebut, Nahor menyampaikan apresiasi kepada DPRK Yalimo atas rekomendasi dan catatan evaluasi yang diberikan. Ia menilai rekomendasi DPRK menjadi bahan penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat arah pembangunan daerah agar berjalan lebih adil dan transparan.
“Saya rasa rekomendasi yang disampaikan DPRK menjadi bagian penting untuk kita evaluasi dan tindak lanjuti demi membangun Kabupaten Yalimo secara jujur dan adil,” ujarnya.
Nahor juga mengakui masih terdapat sejumlah program dan pelayanan yang belum berjalan maksimal. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah bersama legislatif berkomitmen menyelesaikan berbagai kekurangan tersebut secara bertahap.
Selain itu, ia menyatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi aparatur sipil negara yang tidak menjalankan tugas dengan baik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. “Kami tidak ingin ada pegawai yang tidak bekerja tetapi tetap menerima haknya. Semua aparatur harus menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik demi pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Nahor menambahkan, Pemkab Yalimo tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat selama bertujuan mendorong perbaikan dan pembangunan daerah.
